Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan internal berupa desk penyesuaian Pra Rencana Kerja dan Anggaran (Pra RKA) serta Kerangka Acuan Kerja (KAK) Tahun 2027 pada Jumat, 9 Januari 2026. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan dan diikuti oleh Tim Perencanaan serta seluruh Programer Dinkesda. Pertemuan ini merupakan tahapan strategis dalam proses perencanaan daerah, khususnya untuk memastikan bahwa setiap usulan program dan kegiatan Tahun 2027 memiliki dasar yang jelas, terukur, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah. Desk penyesuaian dilakukan sebagai respon atas kebutuhan penajaman dokumen perencanaan sejak tahap awal, sebelum memasuki proses penganggaran selanjutnya.

Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Dinas menekankan bahwa penyusunan Pra RKA dan KAK tidak boleh bersifat administratif semata. Setiap program diminta memiliki logika perencanaan yang runtut, mulai dari permasalahan yang dihadapi, tujuan kegiatan, indikator kinerja, output yang dihasilkan, hingga rasionalisasi anggaran. Evaluasi capaian dan kendala pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya juga harus menjadi dasar utama dalam penyusunan rencana tahun 2027.

Proses desk dilakukan secara teknis dan mendalam per program. Tim Perencanaan melakukan pengujian terhadap kesesuaian KAK dengan indikator kinerja, target output, serta konsistensi antar dokumen perencanaan. Pada saat yang sama, para Programer memaparkan substansi kegiatan, penyesuaian target, serta kebutuhan anggaran berdasarkan analisis kebutuhan riil dan prioritas program. Melalui desk penyesuaian ini, Dinkesda berupaya meningkatkan kualitas dokumen Pra RKA dan KAK Tahun 2027 agar lebih fokus pada hasil, efisien dalam penggunaan anggaran, serta akuntabel dalam pelaksanaannya. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kesiapan Dinkesda dalam menghadapi tahapan perencanaan dan penganggaran berikutnya, sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan kesehatan Kabupaten Purworejo secara berkelanjutan.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Desk Data Kesehatan Jiwa, Disabilitas, dan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (KTPA) Tahun 2025 pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Aula 2B Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan diikuti oleh Puskesmas sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Pertemuan ini bertujuan untuk melakukan pengisian, pengecekan, dan sinkronisasi data layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA yang dilaporkan oleh Puskesmas kepada Dinas Kesehatan. Pada pelaksanaan hari ini, sebanyak delapan Puskesmas hadir dan melakukan desk data bersama tim Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Sinkronisasi dilakukan melalui klarifikasi langsung antara data yang dimiliki Puskesmas dengan data yang dihimpun di tingkat kabupaten.

Data yang dilakukan pengecekan mencakup laporan periode Januari hingga Desember 2025, antara lain laporan ketersediaan rape kit, ketersediaan obat kontrasepsi darurat, tenaga kesehatan terlatih pelayanan KTPA, cakupan layanan KTPA, Puskesmas dengan layanan ramah penyandang disabilitas, cakupan pelayanan ramah penyandang disabilitas, serta tenaga kesehatan terlatih kesehatan jiwa yang tercatat pada website SIMKESWA. Proses desk data difokuskan pada kesesuaian definisi operasional, kelengkapan isian, dan konsistensi antar sumber data. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo juga menyepakati rencana perbaikan mekanisme pelaporan ke depan. Salah satu langkah yang akan dilakukan adalah penyediaan link pelaporan bulanan oleh tim Dinas Kesehatan yang akan digunakan secara seragam oleh seluruh Puskesmas di Kabupaten Purworejo. Dengan mekanisme tersebut, Puskesmas diharapkan dapat melengkapi dan memperbarui data secara rutin, tepat waktu, dan sesuai ketentuan. Desk data ini menjadi bagian dari upaya penguatan pengelolaan data pada layanan kesehatan jiwa, disabilitas, dan KTPA, sebagai dasar perencanaan program yang lebih akurat, terukur, dan akuntabel di Kabupaten Purworejo.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memberikan materi edukasi kesehatan dan keamanan pangan dalam kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh SPPG Tersidilor, Kecamatan Pituruh, pada Kamis, 8 Januari 2026, bertempat di Dapur SPPG Tersidi lor. Dalam pelatihan tersebut, narasumber dari Dinas Kesehatan menyampaikan materi terkait penyakit yang dapat ditimbulkan akibat pengolahan makanan yang tidak bersih dan tidak memenuhi standar higiene sanitasi. Beberapa penyakit yang disoroti antara lain diare, keracunan makanan, tifoid, cacingan, serta infeksi saluran pencernaan yang berisiko tinggi pada balita, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya termasuk anak sekolah.

Narasumber menegaskan bahwa kesalahan dalam proses pengolahan pangan, seperti penggunaan bahan baku yang tidak segar, peralatan yang tidak bersih, air yang tidak layak, serta kebersihan penjamah makanan yang kurang terjaga, dapat menjadi sumber utama penularan penyakit berbasis pangan. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan memberikan saran pengolahan pangan yang baik, meliputi penerapan prinsip keamanan pangan dan gizi seimbang, menjaga kebersihan tangan dan alat masak, memastikan bahan makanan dalam kondisi layak konsumsi, serta mengolah dan menyimpan makanan sesuai standar suhu dan waktu yang aman.

Melalui pelatihan ini, pengelola SPPG diharapkan mampu menerapkan praktik pengolahan pangan yang aman dan higienis secara konsisten, sehingga program penyediaan makanan bergizi dapat berjalan optimal, aman dikonsumsi, dan mendukung pencegahan stunting di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini juga menjadi wujud sinergi antara SPPG, Yayasan, dan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam mendukung pelaksanaan Program Badan Gizi Nasional secara berkelanjutan dan bertanggung jawab.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Desk Data Program HPISP (Hepatitis dan Penyakit Infeksi Saluran Pencernaan) pada Rabu, 7 Januari 2026, bertempat di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh programer puskesmas dan programer Dinkesda sebagai pengelola utama data program di tingkat pelayanan dan kabupaten. Pelaksanaan desk data bertujuan untuk menelaah capaian indikator Program HPISP, menguji konsistensi data antar sumber, serta memastikan kesesuaian pencatatan dan pelaporan dari puskesmas ke tingkat kabupaten. Forum ini menjadi instrumen pengendalian mutu data agar informasi yang digunakan dalam perencanaan dan evaluasi program benar-benar mencerminkan kondisi lapangan.

Dalam pertemuan ini, peserta membahas tren kasus Hepatitis dan penyakit infeksi saluran pencernaan, kelengkapan data sasaran dan pelayanan, serta kesenjangan antara target dan realisasi. Programer puskesmas menyampaikan klarifikasi data berbasis pelaksanaan layanan, sementara programer Dinkesda melakukan verifikasi kesesuaian data dengan standar indikator dan sistem pelaporan yang berlaku. Desk data juga dimanfaatkan untuk menyamakan pemahaman teknis terkait definisi operasional indikator, alur input dan pelaporan data, serta mengidentifikasi kendala yang berpotensi menurunkan kualitas data, termasuk faktor teknis dan administratif. Hasil pembahasan menjadi dasar perumusan tindak lanjut perbaikan pencatatan dan pelaporan pada periode berikutnya. Melalui Desk Data Program HPISP, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memperkuat tata kelola data kesehatan sebagai fondasi pengambilan keputusan, pengendalian penyakit menular, dan penyusunan perencanaan program kesehatan yang berbasis data, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.(MI)

PURWOREJO — Rabu, 7 Januari 2026, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Skrining Penyakit Menular Tuberkulosis (TB), HIV, dan Sifilis di SMK Negeri 4 Purworejo. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya deteksi dini dan pencegahan penularan penyakit menular, khususnya pada kelompok usia sekolah.

Kegiatan diawali dengan penyuluhan penyakit menular yang disampaikan oleh Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkesda Kabupaten Purworejo, dr. Budi Susanti, M.Sc. Penyuluhan membahas cara penularan, tanda dan gejala awal, langkah pencegahan, serta pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Peserta juga diberikan pemahaman untuk tidak takut melakukan pemeriksaan kesehatan serta menghindari stigma terhadap penyakit menular. Setelah penyuluhan, kegiatan dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan TB, HIV, dan sifilis kepada peserta sesuai standar pelayanan kesehatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menemukan kasus secara dini sehingga dapat segera ditindaklanjuti melalui fasilitas pelayanan kesehatan yang tersedia.

dr. Budi Susanti, M.Sc. menegaskan bahwa kegiatan skrining di sekolah memiliki nilai strategis dalam pengendalian penyakit menular, deteksi dini pada usia sekolah penting untuk meningkatkan kesadaran kesehatan remaja serta mendukung upaya pencegahan dan pengendalian TB, HIV, dan sifilis secara berkelanjutan, jelasnya.

Kegiatan ini juga sejalan dengan kebijakan nasional di bidang kesehatan, antara lain program TOSS TB (Temukan Tuberkulosis, Obati Sampai Sembuh) serta upaya pengendalian HIV dan sifilis melalui pendekatan promotif dan preventif. Lingkungan sekolah dipandang sebagai lokasi strategis untuk memperkuat edukasi kesehatan dan memutus rantai penularan sejak dini. Melalui pelaksanaan skrining ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap dapat meningkatkan literasi kesehatan remaja, memperkuat upaya pencegahan penyakit menular, serta mendukung terwujudnya generasi muda yang sehat dan produktif.(MI)

Yogyakarta, Dalam rangka memperkuat tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang akuntabel dan berbasis kinerja, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama pengelola Puskesmas BLUD mengikuti Pelatihan Teknis Tata Kelola BLUD melalui Penyusunan Penilaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan BLUD yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sosial (LPPSP) FISIP Universitas Indonesia. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu–Jumat, 7–9 Januari 2026, bertempat di The Malioboro Hotel & Conference Center, Kota Yogyakarta, dan diikuti oleh jajaran pengelola BLUD di lingkungan Kabupaten Purworejo.

Pelatihan diawali dengan sambutan Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, yang menegaskan bahwa fleksibilitas pengelolaan keuangan dalam pola BLUD harus diimbangi dengan penguatan kinerja dan pertanggungjawaban yang jelas. BLUD bukan sekadar status, tetapi komitmen untuk bekerja lebih terukur dan bertanggung jawab. Penilaian kinerja dan laporan keuangan harus mencerminkan mutu layanan yang benar-benar dirasakan masyarakat, tegas Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Beliau juga menekankan bahwa laporan kinerja BLUD tidak boleh dipahami sebagai dokumen administratif semata, melainkan sebagai alat evaluasi untuk memperbaiki pengambilan keputusan dan pengelolaan layanan kesehatan. Melalui pelatihan ini, kami ingin memastikan pengelola Puskesmas BLUD memiliki pemahaman yang sama terkait indikator kinerja, pengukuran capaian, serta penyusunan laporan keuangan yang sesuai ketentuan. Ini penting agar akuntabilitas BLUD dapat dipertanggungjawabkan, tambahnya.

Pelatihan ini dirancang untuk menjawab tantangan implementasi BLUD, khususnya masih beragamnya pemahaman teknis terkait mekanisme penilaian kinerja dan penyusunan laporan keuangan BLUD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018. Materi meliputi gambaran umum penilaian kinerja BLUD, penyusunan laporan kinerja, pengisian dan pembobotan indikator kinerja, hingga analisis kinerja operasional dan perbandingan capaian antar tahun. Selama tiga hari pelaksanaan, peserta mengikuti sesi terstruktur mulai dari penyusunan laporan kinerja BLUD Bab I hingga Bab V, rekapitulasi skor kinerja umum dan operasional, serta paparan laporan penilaian kinerja sebagai simulasi pertanggungjawaban kinerja BLUD. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya untuk mendorong pengelolaan BLUD yang transparan, terukur, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan kesehatan, sehingga fleksibilitas BLUD benar-benar berdampak pada kinerja layanan publik. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Reviu Inspektorat terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) pada Rabu, 7 Januari 2026 di Aula 1 Dinkesda. Pertemuan ini sebagai instrumen pengawasan preventif untuk memastikan pelaksanaan PSN di bidang kesehatan berjalan sesuai regulasi, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Inspektorat Daerah melakukan reviu terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan kegiatan, serta pengelolaan anggaran PSN. Reviu difokuskan pada konsistensi antara dokumen perencanaan dan realisasi, ketepatan penggunaan anggaran, serta potensi risiko administratif dan keuangan yang dapat menghambat capaian program.

Dalam forum tersebut, pelaksana memaparkan progres kegiatan, kendala yang dihadapi, serta langkah korektif yang telah dan akan dilakukan. Inspektorat menegaskan bahwa reviu ini bukan sekadar pemeriksaan formal, melainkan mekanisme pengendalian untuk mencegah penyimpangan, memperbaiki kelemahan tata kelola, dan meningkatkan efektivitas program sejak tahap awal. Pengawasan Inspektorat diarahkan untuk memastikan setiap kegiatan PSN memiliki indikator kinerja yang jelas, bukti dukung yang memadai, serta jejak administrasi yang dapat diaudit. Dengan pendekatan ini, pelaksanaan PSN diharapkan tidak hanya memenuhi target output, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan bagi peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat. Melalui pertemuan reviu ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan program strategis yang bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Perizinan Fasilitas Kesehatan melaksanakan pra visitasi penilaian Klinik Utama PKU Muhammadiyah dalam rangka proses peningkatan status menjadi Rumah Sakit Umum (RSU) pada Selasa, 6 Januari 2026. Pra visitasi ini merupakan tahapan awal untuk menilai kesiapan fasilitas kesehatan sebelum memasuki proses visitasi dan penilaian resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini difokuskan pada penilaian kelengkapan dokumen serta kesiapan sarana, alat kesehatan, dan sumber daya manusia sebagai komponen utama dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit.

Melalui pra visitasi tersebut, Tim Dinkesda melakukan penelaahan terhadap dokumen perizinan dan dokumen pendukung tata kelola pelayanan, sekaligus meninjau langsung kondisi bangunan, prasarana, ketersediaan alat kesehatan, serta kecukupan dan kompetensi tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung. Dinkesda menegaskan bahwa proses peningkatan status dari Klinik Utama menjadi RSU tidak hanya bersifat administratif, tetapi menuntut pemenuhan standar pelayanan, keselamatan pasien, serta manajemen fasilitas kesehatan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Hasil pra visitasi ini akan menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut bagi pengelola Klinik Utama PKU Muhammadiyah dalam mempersiapkan pemenuhan persyaratan menuju tahap penilaian selanjutnya.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan Konsolidasi Laporan Persediaan Obat Tahun 2025 pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan menertibkan dan memantapkan data transaksi mutasi obat sebagai dasar penyusunan laporan akhir tahun yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, kemudian dilanjutkan dengan sesi konsolidasi data transaksi mutasi obat Tahun 2025 sesuai agenda yang telah ditetapkan. Proses konsolidasi dilaksanakan melalui diskusi teknis dan pendampingan langsung kepada pengelola obat.

Dalam pelaksanaannya, Tim SIMO v 2 bersama Apoteker Gudang Farmasi memberikan pendampingan teknis terkait pencatatan transaksi, penyesuaian saldo awal dan akhir, serta sinkronisasi data antara sistem pencatatan, dokumen pendukung, dan kondisi fisik persediaan. Selain fokus utama pada obat, kegiatan ini juga mencakup pembahasan tambahan laporan persediaan vaksin, khususnya pada bulan Desember 2025, sebagai bagian dari penertiban data akhir tahun.

Diskusi mengidentifikasi sejumlah kendala pada laporan persediaan obat dan vaksin, antara lain keterlambatan input transaksi, ketidaksesuaian saldo, serta perbedaan pencatatan mutasi antar unit. Setiap kendala dibahas secara teknis untuk menemukan solusi yang dapat diterapkan secara langsung dan mencegah pengulangan pada periode pelaporan berikutnya. Sebagai tindak lanjut, disepakati langkah perbaikan melalui penyeragaman mekanisme pencatatan transaksi mutasi, penguatan koordinasi antara unit pelayanan dan Gudang Farmasi, serta optimalisasi peran Tim SIMO dan Apoteker Gudang Farmasi dalam pendampingan pelaporan. Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai acuan perbaikan tata kelola persediaan obat dan vaksin ke depan. Melalui kegiatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas tata kelola persediaan obat, dengan dukungan data vaksin yang tertib, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan berbasis data.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Kerja Kesehatan Keluarga (KESGA) melaksanakan kegiatan Desk Data Kesehatan Reproduksi (Kespro) pada Senin, 5 Januari 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan sinkronisasi dan validasi data capaian pelayanan kesehatan keluarga sebagai bagian dari penguatan sistem informasi dan perencanaan program. Desk data mencakup capaian pelayanan kesehatan ibu hamil, persalinan, ibu nifas, bayi baru lahir (BBL) serta pelayanan kesehatan reproduksi, meliputi keluarga berencana (KB) dan pelayanan calon pengantin (Catin). Kegiatan diikuti oleh pengelola program KIA dan Kespro puskesmas se-Kabupaten Purworejo bersama Tim Kerja KESGA Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo.

Melalui kegiatan ini, dilakukan pencocokan, klarifikasi, dan pembahasan data antara laporan puskesmas dengan dokumen sumber, serta penelaahan kesesuaian definisi operasional indikator program. Proses desk data difokuskan pada peningkatan kelengkapan, konsistensi, dan keakuratan data guna mendukung pelaporan program kesehatan keluarga di tingkat kabupaten. Kegiatan desk data merupakan bagian dari upaya pengendalian mutu data, mengingat data yang valid dan mutakhir menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan, pemantauan capaian, dan penentuan prioritas program kesehatan ibu dan anak.

Sebagai rencana tindak lanjut, seluruh puskesmas diminta untuk melengkapi dan memvalidasi data pelayanan sesuai hasil desk data, termasuk melakukan perbaikan pencatatan dan penyesuaian laporan pada indikator yang belum sesuai. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa tindak lanjut ini diperlukan agar data program KESGA dapat digunakan secara optimal dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan rapat internal struktural pada Senin, 5 Januari 2026, yang dilaksanakan setelah apel pagi dan dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Rapat ini diikuti oleh pejabat struktural di lingkungan Dinkesda sebagai forum koordinasi dan konsolidasi internal awal tahun.

Dalam arahannya, Kepala Dinas menekankan pentingnya penguatan kinerja organisasi melalui disiplin kerja, sinergi antarbidang, serta konsistensi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Seluruh programer diminta segera menyesuaikan pelaksanaan tugas dengan rencana kerja tahun berjalan serta memastikan ketercapaian indikator kinerja perangkat daerah. Rapat internal ini juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi awal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, termasuk kesiapan administrasi, pengelolaan anggaran, serta mekanisme pelaporan. Setiap bidang diminta mengidentifikasi potensi kendala sejak dini dan menyusun langkah tindak lanjut yang terukur agar pelaksanaan program berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain itu, dibahas pula pentingnya koordinasi lintas bidang dalam mendukung pelayanan kesehatan kepada masyarakat, penguatan fungsi pengawasan internal, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Kepala Dinas menegaskan bahwa komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang solid menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan program kesehatan daerah. Melalui rapat internal struktural ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan memiliki kesamaan pemahaman terhadap arah kebijakan, prioritas program, serta komitmen bersama dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.(MI)

Purworejo, 5 Januari 2026. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi karyawan yang dipimpin oleh Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Apel diikuti oleh seluruh pegawai sebagai sarana penguatan disiplin, koordinasi, serta penyampaian arahan strategis bidang kesehatan dan perencanaan kerja. Dalam arahannya, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah menyampaikan kewaspadaan terhadap perkembangan virus Influenza A (H3N2) yang saat ini dilaporkan lebih dominan secara global. Varian ini dikenal sebagai subklade K dalam kajian ilmiah, sementara istilah Super Flu yang beredar di masyarakat merupakan istilah media dan bukan istilah medis resmi.

Disampaikan bahwa kasus Influenza A (H3N2) telah terdeteksi di Indonesia sejak akhir Desember 2025, namun hingga saat ini belum menunjukkan peningkatan tingkat keparahan dibandingkan influenza musiman. Meski demikian, seluruh pegawai diimbau tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, etika batuk, penggunaan masker saat bergejala, serta menjaga kebersihan lingkungan kerja sebagai upaya pencegahan dini. 

Selain itu, Plt. Sekretaris Dinas juga menekankan persiapan penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Tahun 2027. Seluruh unit kerja diminta mulai melakukan pemetaan kebutuhan kegiatan secara rasional, berbasis data, dan selaras dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penyusunan KAK diharapkan mengacu pada prioritas program, indikator kinerja, serta kesinambungan perencanaan dan penganggaran. Arahan tersebut menegaskan pentingnya KAK yang jelas, terukur, dan relevan agar pelaksanaan program tahun 2027 dapat berjalan efektif, efisien, dan akuntabel. Apel pagi ini menjadi momentum penyamaan persepsi seluruh pegawai dalam menghadapi isu kesehatan terkini sekaligus mempersiapkan perencanaan kegiatan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo secara lebih terstruktur dan berorientasi hasil.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mencatat capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 92,06 pada Triwulan IV Tahun 2025, dengan kategori mutu pelayanan Sangat Baik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilaksanakan menggunakan kuesioner berbasis Google Form yang diisi langsung oleh masyarakat di unit-unit pelayanan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo setelah menerima pelayanan. Metode ini digunakan untuk memastikan penilaian diberikan secara objektif dan berdasarkan pengalaman nyata pengguna layanan.

Survei ini diikuti oleh 304 responden, terdiri dari 168 responden laki-laki dan 136 responden perempuan. Hasil SKM menjadi bahan evaluasi kinerja pelayanan publik sekaligus dasar perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyampaikan terima kasih atas partisipasi dan masukan masyarakat, yang menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan.(MI)

Purworejo, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (LPA KAKP) pada 22–23 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan secara berkesinambungan serta komitmen dalam menjamin kualitas, keandalan, dan keselamatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan akreditasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Surveyor Akreditasi LPA KAKP. Kepala Dinas menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan laboratorium berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan. Akreditasi ini kami maknai sebagai proses evaluasi dan pembelajaran bersama untuk memperkuat sistem pelayanan laboratorium, meningkatkan profesionalisme SDM, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah, ujar dr. Sudarmi, MM.

Pelaksanaan akreditasi menghadirkan Tim Surveyor LPA KAKP, yaitu Dr. dr. Diana Aulia, Sp.PK(K) dan Drs. Agus Tri Cahyono, Apt., M.Si, yang melakukan penilaian secara komprehensif terhadap berbagai aspek layanan UPT Labkesda. Penilaian meliputi sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana, penerapan standar operasional prosedur, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan laboratorium kesehatan. Selama proses akreditasi, seluruh jajaran UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terlibat aktif dalam penyediaan data, dokumen, serta penjelasan teknis yang dibutuhkan oleh tim surveyor. Keterlibatan aktif ini mencerminkan kesiapan organisasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan laboratorium yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui kegiatan akreditasi ini, diharapkan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat peran strategis laboratorium dalam mendukung program kesehatan daerah, serta memberikan pelayanan laboratorium yang profesional, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan apoteker pada 22–23 Desember 2025 dalam rangka evaluasi ketersediaan obat tingkat kabupaten melalui pelaporan obat puskesmas serta evaluasi pelaksanaan pelaporan menggunakan aplikasi SIMO Versi 2. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinkesda Purworejo. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Yankes SDK menegaskan bahwa pelaporan obat puskesmas merupakan komponen kunci dalam memastikan ketersediaan obat di tingkat kabupaten serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan data laporan obat puskesmas sebagai dasar pemantauan ketersediaan, kecukupan, dan potensi kekosongan obat di Kabupaten Purworejo. Data pelaporan tersebut menjadi rujukan penting dalam perencanaan, distribusi, dan pengendalian obat agar pelayanan kesehatan di puskesmas tetap berjalan optimal.

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap implementasi SIMO V2 yang mencakup ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, serta kesesuaian input dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun operasional yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan obat.

Melalui forum diskusi bersama apoteker puskesmas, Dinas Kesehatan mendorong penyamaan pemahaman mengenai standar pelaporan obat serta optimalisasi pemanfaatan SIMO V2 sebagai sistem monitoring ketersediaan obat yang terintegrasi dan akuntabel. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan obat puskesmas, sehingga mendukung pengelolaan obat yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di halaman kantor Dinkesda. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui berbagai peran dan karya nyata.

Dalam amanat upacara disampaikan bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki posisi penting dalam pembangunan kesehatan. Ibu berperan dalam pemenuhan gizi keluarga, pencegahan penyakit, pengasuhan anak, serta pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Perempuan yang sehat dan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat dan generasi yang berkualitas.

Sejalan dengan tema Hari Ibu 2025, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di setiap fase kehidupan. Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat dukungan terhadap peran perempuan agar mampu berdaya dan berkarya, sehingga turut mewujudkan masyarakat sehat dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan SPELING (Spesialis Keliling) sebagai bagian dari Program Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 18 Desember 2025 di Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat hingga tingkat desa. Pelaksanaan SPELING di Kabupaten Purworejo merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan ini, RS Aisyiyah Purworejo dan Puskesmas Dadirejo ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan pelaksana layanan.

Dinkesda Kabupaten Purworejo berperan dalam koordinasi, fasilitasi, serta penguatan integrasi layanan, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Kehadiran layanan spesialis di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini penyakit dan menekan keterlambatan penanganan kasus. Kegiatan SPELING dibuka dengan sambutan Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang mewakili Dinkesda, dilanjutkan sambutan Camat Bagelen dan Direktur Utama RS Aisyiyah Purworejo. Para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program kesehatan provinsi di daerah.

Jenis layanan kesehatan yang disediakan dalam kegiatan SPELING meliputi:

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Peran Pemuka Agama dalam Pencegahan Gangguan Jiwa dan Pendampingan Spiritual pada Rabu, 17 November 2025 bertempat di Aula 2A Dinas Kesehatan Purworejo. Kegiatan ini melibatkan lintas organisasi keagamaan dan sosial, meliputi Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) kecamatan se-Kabupaten Purworejo, serta YAKKUM. Kehadiran para pemuka agama dan mitra sosial menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam isu kesehatan jiwa. Pertemuan menghadirkan dua narasumber, yaitu KH Khabib Sholeh dan dr. Nur Salim, yang menekankan peran strategis tokoh agama dalam membangun pemahaman masyarakat terkait kesehatan jiwa. Pemuka agama dinilai memiliki kedekatan sosial dan otoritas moral yang kuat untuk mendorong pencegahan gangguan jiwa sejak dini serta mengurangi stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kabupaten Purworejo tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah ODGJ yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya medis, tetapi juga sosial dan spiritual. Melalui forum ini, peserta membahas upaya pencegahan dan penanggulangan ODGJ berbasis komunitas, termasuk pendampingan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. YAKKUM dalam kesempatan tersebut menyampaikan perannya sebagai mitra pendamping dengan 3 kecamatan binaan, yaitu Kecamatan Gebang, Purworejo, dan Banyuurip, serta 9 desa binaan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di tingkat akar rumput. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap pemuka agama dapat berperan aktif dalam edukasi, pendampingan, serta membangun narasi keagamaan yang inklusif, sehingga tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ di masyarakat.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang disetahunkan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di RM Satria Bogowonto Pangenrejo. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya Dinkesda untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan ketertiban pengelolaan pajak penghasilan ASN, khususnya terkait mekanisme PPh 21 yang disetahunkan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan diikuti oleh seluruh Puskesmas se-Kabupaten Purworejo dan menghadirkan KPP Pratama Cabang Kebumen sebagai narasumber teknis perpajakan. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa bendahara Puskesmas wajib membuat bukti potong dan menyampaikan laporan PPh 21 setiap bulan untuk periode JANUARI–NOVEMBER. Sementara itu, periode DESEMBER wajib dilakukan perhitungan PPh 21 secara disetahunkan, termasuk dalam pembuatan bukti potong pajaknya. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai dengan status lainnya yang memiliki NPWP, diwajibkan mengaktifkan akun Coretax masing-masing. Melalui akun Coretax yang aktif, bukti potong A2 dapat diakses secara mandiri oleh PNS dan PPPK. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan Pribadi Tahun 2025 wajib dilakukan menggunakan akun Coretax pribadi setiap ASN.

Dinkesda juga menekankan bahwa Kertas Kerja TPP BULAN NOVEMBER yang dibayarkan pada BULAN DESEMBER harus sudah memperhitungkan PPh 21 yang disetahunkan, sehingga setelah pencairan TPP tidak terjadi kekurangan pajak akibat kesalahan perhitungan di akhir tahun.Apabila terdapat kendala teknis dalam perhitungan PPh 21 yang disetahunkan, bendahara dan pengelola keuangan diimbau untuk berkoordinasi langsung dengan Account Representative (AR) masing-masing di KPP Pratama. Melalui pertemuan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap seluruh Puskesmas dapat melaksanakan pengelolaan PPh 21 secara akurat, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan keuangan maupun kepatuhan pajak di kemudian hari.(MI)

Dinkesda Kabupaten Purworejo gelar pertemuan tindak lanjut skrining kesehatan jiwa dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025 bertempat di Kedai Makan Satu-Satu, Jl. Ir. Juanda, Mranti, Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta menyusun langkah tindak lanjut hasil skrining depresi dan kecemasan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh dr. Nur Salim, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Dalam paparannya disampaikan bahwa capaian Cek Kesehatan Gratis, termasuk skrining kesehatan jiwa, menjadi salah satu indikator kinerja Kabupaten Purworejo. Hingga 15 DESEMBER 2025, capaian skrining kesehatan jiwa pada kelompok usia dewasa dan lansia menggunakan kuesioner PHQ-4 mencapai 57,95% dari total pendaftar CKG yang diskrining. Dari hasil tersebut, 0,57% (783 orang) teridentifikasi memiliki gejala depresi dan 0,50% (685 orang) menunjukkan gejala kecemasan. Data ini menegaskan perlunya tindak lanjut berupa pemeriksaan lanjutan dan intervensi dini agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan jiwa.

Materi selanjutnya disampaikan oleh dr. Ika Lestariningsih, Sp.KJ, M.Kes dari RSUD dr. Tjitrowardojo. Disampaikan bahwa satu dari delapan orang dapat mengalami masalah kesehatan mental. Hasil skrining PHQ-4 merupakan alat deteksi dini untuk mengidentifikasi tekanan psikologis dan bukan diagnosis. Skor tinggi pada PHQ-4 berfungsi sebagai penanda awal agar individu segera mendapatkan pertolongan melalui pemeriksaan lanjutan, penegakan diagnosis, dan tata laksana yang tepat.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan RI, skor ≥3 pada subskor PHQ-2 mengindikasikan kemungkinan depresi, sedangkan skor ≥3 pada subskor GAD-2 menunjukkan kemungkinan kecemasan. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh FKTP meliputi:

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Tim Klaster Kesehatan dalam Menghadapi Krisis Kesehatan Akibat Bencana pada SELASA, 16 DESEMBER 2025, bertempat di Ruang Arahiwang Setda Purworejo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana yang berisiko menimbulkan krisis kesehatan. Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup beragam, mulai dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga potensi gempa bumi dan tsunami akibat pengaruh zona subduksi Indo-Australia dan Eurasia di wilayah pesisir selatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang disusun BNPB, Purworejo berada pada kategori risiko multiancaman sedang dengan skor 68,0, namun beberapa jenis bencana seperti banjir memiliki tingkat risiko tinggi. Kondisi ini menuntut kesiapan lintas sektor, khususnya Klaster Kesehatan, dalam me

Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, puskesmas, rumah sakit dan klinik, BPBD, Rumkitban DKT, klinik Polres, PMI, serta organisasi profesi dan lembaga kemanusiaan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi antar klaster dan subklaster dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Purworejo memaparkan mitigasi serta potensi bencana yang ada di wilayah Purworejo sebagai dasar perencanaan kesiapsiagaan. Materi inti disampaikan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui paparan daring terkait tugas, peran, dan mekanisme koordinasi Klaster Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap terjadi peningkatan kapasitas personel Tim Klaster Kesehatan serta terbangunnya koordinasi yang lebih solid antar instansi dan mitra terkait. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, diharapkan dampak krisis kesehatan akibat bencana dapat diminimalkan, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melanjutkan Sosialisasi Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan hari kedua ini diikuti oleh apoteker puskesmas se-Kabupaten Purworejo dan difokuskan pada penguatan pengelolaan obat program di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer. Selama ini, pengelolaan obat program terfokus dan dialokasikan di puskesmas sebagai titik layanan utama. Kondisi tersebut menuntut sistem manajemen obat yang mampu menggambarkan kebutuhan secara lebih spesifik dan berbasis masalah kesehatan yang dilayani. Tanpa pemetaan yang jelas, perencanaan dan pemantauan obat program berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menekankan pentingnya mapping obat program berdasarkan kelompok penyakit, seperti obat Tuberkulosis (TBC), hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit prioritas lainnya. Pemetaan ini diperlukan agar perencanaan, distribusi, dan pemantauan obat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan beban kasus dan karakteristik pelayanan di masing-masing puskesmas.

Paparan materi disampaikan oleh Tim SIMO Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dengan penekanan pada pemanfaatan Aplikasi SIMO untuk mendukung pengelompokan obat program tersebut. Aplikasi SIMO dirancang untuk menyajikan data stok, pemakaian, dan kebutuhan obat secara terstruktur, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan dalam manajemen obat. Melalui sosialisasi hari kedua ini, diharapkan apoteker puskesmas memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan Aplikasi SIMO sebagai alat bantu pengelolaan obat program. Keseragaman penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta memastikan ketersediaan obat program yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan kegiatan pengambilan sampel air dan makanan pada sejumlah Sarana Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025. Pengambilan sampel dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan laboratorium dalam rangka pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sampel air dan makanan yang diambil selanjutnya akan diuji untuk mengetahui kualitas serta kesesuaiannya dengan standar kesehatan yang berlaku.

Melalui pemeriksaan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo memastikan bahwa air dan makanan yang diproduksi dan disajikan oleh SPPG memenuhi aspek keamanan, kebersihan, dan kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap sarana penyedia pangan, sekaligus upaya pencegahan risiko gangguan kesehatan akibat pangan dan air yang tidak memenuhi syarat higiene sanitasi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lingkungan melalui penguatan peran laboratorium kesehatan daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan dan pangan yang sehat. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan pemeriksaan rutin sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada Senin, 15 Desember 2025 di tempat produksi makanan wilayah Kecamatan Bener. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan pangan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek, meliputi kondisi bangunan dan ruang produksi, kebersihan peralatan, penerapan higiene dan sanitasi, alur proses produksi, serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum sarana dan proses produksi telah memenuhi persyaratan PIRT. Namun demikian, tim pemeriksa masih menemukan beberapa catatan perbaikan, khususnya pada aspek sanitasi. IRTP diharapkan dapat menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai untuk mendukung higiene pekerja selama proses produksi.

Selain itu, pada aspek administrasi, dokumen produksi perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga pencatatan proses produksi dapat terdokumentasi secara lengkap dan mutakhir. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan pembinaan dan pemantauan lanjutan untuk memastikan rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti. Melalui pemeriksaan rutin ini, diharapkan pelaku IRTP dapat terus meningkatkan penerapan standar keamanan pangan sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan layak konsumsi.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan pendampingan pemeriksaan ulang kesehatan Calon Jemaah Haji Indonesia (CJHI) pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum menjalankan ibadah haji. Pemeriksaan ulang kesehatan merupakan tahapan wajib dalam proses penilaian istithaah kesehatan haji. Hasil pemeriksaan menjadi dasar input data ke dalam Sistem SISKOHAT Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya digunakan untuk penetapan status istithaah kesehatan haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di dua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas Ngombol dan Puskesmas Banyurip. Tim kesehatan melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan, meliputi evaluasi kondisi kesehatan umum dan identifikasi faktor risiko yang memerlukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat dua orang CJHI dari wilayah kerja Puskesmas Ngombol yang memerlukan tindak lanjut berupa rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penanganan lanjutan. Tindak lanjut ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar kondisi kesehatan jemaah dapat ditangani secara optimal sebelum keberangkatan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pendampingan pemeriksaan ulang kesehatan CJHI merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, sehat, dan sesuai standar kesehatan nasional.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Rapat Evaluasi dan Pra Provisional Hand Over (Pra PHO) Paket Pekerjaan Renovasi Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tahap 3 yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Labkesda Kabupaten Purworejo. Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dihadiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Konsultan Pengawas PT. Samacon, Penyedia Jasa PT. Karya Putra Pembina, serta Tim Teknis dari DPUPR dan Dinkesda.

Dalam pemaparan konsultan pengawas disampaikan bahwa hingga minggu ke-21 pelaksanaan pekerjaan, progres fisik telah mencapai 96,60 persen, melampaui rencana sebesar 96,15 persen, dengan deviasi positif 0,44 persen. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan mendekati tahap penyelesaian akhir. Sejumlah pekerjaan utama telah dan sedang diselesaikan, meliputi pekerjaan arsitektural dan utilitas lantai dua, pemasangan peralatan laboratorium, instalasi gas ruang instrumen, pemasangan panel ACP pada kanopi dan totem, hingga penyempurnaan elemen fasad dan halaman. Penyedia jasa berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tersisa, termasuk penyempurnaan detail minor dan uji fungsi instalasi, sebelum pelaksanaan PHO.

Tim teknis menekankan pentingnya penyelesaian checklist Pra PHO, kelengkapan administrasi, serta penyempurnaan item pekerjaan yang belum terpasang atau belum diuji fungsi agar proses serah terima dapat berjalan tanpa catatan berarti. Inspektorat Daerah juga mengingatkan agar seluruh aspek administrasi dan kualitas pekerjaan dicermati secara menyeluruh guna meminimalkan potensi permasalahan pada tahap pemeriksaan selanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan harapan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan denda serta dapat segera mendukung proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Diketahui, bangunan Labkesda telah menjalani uji hammer test sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Melalui rapat evaluasi dan Pra PHO ini, Dinkesda memastikan kesiapan fisik, administrasi, dan fungsi bangunan Labkesda Tahap 3 agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan layanan laboratorium kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. (MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi Inovasi Perangkat Daerah dan Koordinasi Penilaian Kinerja Inovasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Purworejo. Diseminasi ini menjadi forum strategis bagi perangkat daerah untuk berbagi praktik inovasi, menyamakan persepsi penilaian, serta mendorong penguatan kinerja inovasi daerah. Dalam forum tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendapatkan kesempatan memaparkan Inovasi SIMAESTRO Versi 2, yang sebelumnya meraih Juara 2 Penilaian Inovasi Perangkat Daerah.

Paparan SIMAESTRO Versi 2 menekankan pada upaya integrasi sistem informasi pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan data layanan, serta penyederhanaan proses administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengembangan versi ini merupakan bentuk keberlanjutan inovasi, agar sistem yang dibangun tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi mampu digunakan secara konsisten dalam mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Perangkat Daerah, Dinkesda Kabupaten Purworejo membagikan pengalaman pengembangan inovasi, mulai dari identifikasi masalah, proses penyempurnaan sistem, hingga pemenuhan data dukung penilaian. Paparan ini diharapkan menjadi referensi dan inspirasi bagi perangkat daerah lain dalam mengembangkan inovasi yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Keikutsertaan Dinkesda dalam forum ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja perangkat daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik berbasis data.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Evaluasi Capaian Indikator Program Intervensi Spesifik Stunting sekaligus Desk Capaian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 27 programmer gizi dari 27 puskesmas se-Kabupaten Purworejo sebagai upaya penguatan pemantauan kinerja program percepatan penurunan stunting. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Nur Salim, menyampaikan materi evaluasi capaian indikator program intervensi spesifik stunting. Dalam paparannya dijelaskan bahwa terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi oleh puskesmas sebagai standar pelaksanaan intervensi spesifik.

Hingga saat ini, puskesmas yang telah memenuhi seluruh 12 indikator baru Puskesmas Bubutan dan Puskesmas Semawung Daleman. Sementara itu, Puskesmas Gebang dan Puskesmas Purworejo baru mencapai delapan indikator sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan percepatan pada indikator yang belum terpenuhi. Selain evaluasi indikator intervensi spesifik stunting, pertemuan ini juga membahas desk data realisasi capaian fisik dan keuangan PMT lokal yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2025. Data menunjukkan bahwa realisasi pembekalan PMT lokal telah mencapai 95,02 persen. Namun, untuk capaian realisasi anggaran PMT lokal, Kabupaten Purworejo masih berada pada peringkat kedua terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Cilacap. Melalui kegiatan evaluasi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menekankan pentingnya penguatan peran puskesmas dalam memenuhi seluruh indikator intervensi spesifik stunting serta peningkatan efektivitas. (MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Aula II Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh programer Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari tahapan awal penguatan pengelolaan obat program berbasis sistem informasi. Kegiatan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK).

Dalam sambutannya disampaikan bahwa ketersediaan dan pengelolaan obat program membutuhkan dukungan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Melalui pengembangan Aplikasi SIMO, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berupaya memastikan seluruh proses manajemen obat, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan, dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan dan pengelolaan obat program harus dikendalikan dengan data yang akurat dan mudah diakses. Melalui Aplikasi SIMO, kami ingin memastikan seluruh proses manajemen obat, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan, berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Kepala Bidang Yankes SDK. Ia juga menegaskan bahwa peran programer internal Dinas Kesehatan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan aplikasi, agar SIMO dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebijakan daerah.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Tim SIMO Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang pengembangan SIMO, alur manajemen obat program, struktur data, serta rencana implementasi dan pengembangan lanjutan sistem. Aplikasi SIMO dirancang untuk mengintegrasikan data obat program dalam satu sistem terpusat, meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat, memantau ketersediaan dan distribusi secara berkelanjutan, serta mendukung pelaporan yang cepat dan tepat. Melalui pertemuan pada hari pertama ini, diharapkan programer Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki kesamaan pemahaman mengenai tujuan, fungsi, dan arah pengembangan Aplikasi SIMO. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi SIMO secara optimal, sehingga pengelolaan obat program di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih efektif dan berbasis data. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom GERMAS) pada Jumat, 12 Desember 2025 bertempat di Aula 2A Dinkesda Purworejo. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengimplementasikan GERMAS sebagai strategi utama promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di Kabupaten Purworejo. GERMAS merupakan gerakan nasional yang mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat melalui pendekatan promotif dan preventif. GERMAS tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menekankan perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, serta keterlibatan seluruh sektor agar upaya pencegahan penyakit dapat berjalan berkelanjutan.

Materi dalam pertemuan ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purworejo, Ahmat Jainuddin, S.IP, MM, yang menegaskan bahwa keberhasilan GERMAS sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Setiap perangkat daerah diharapkan mengintegrasikan prinsip GERMAS ke dalam program dan kegiatan masing-masing. Pertemuan Forkom GERMAS dihadiri oleh Bappeda, Disdukcapil, Dinkominfostasandi, Dinsosdaldukkb, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bagian Kesra Setda, OPD terkait lainnya, serta mitra strategis seperti BPJS Kesehatan, Muslimat NU, IBI, Persagi, dan PPNI. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk membangun budaya hidup sehat di masyarakat.

Salah satu fokus pembahasan adalah peningkatan capaian Cek Kesehatan Gratis sebagai program prioritas nasional yang ditargetkan untuk diperkuat pada tahun ini. Program ini dipandang sebagai langkah konkret deteksi dini dan pencegahan penyakit, sekaligus bentuk perhatian serius Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap kesehatan masyarakat. Melalui pertemuan Forkom GERMAS ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjadikan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi pembangunan kesehatan daerah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperluas implementasi GERMAS hingga ke seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Puskesmas Bayan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kebugaran Karyawan bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada Jumat, 12 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan di area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Bayan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan kerja, khususnya untuk mendeteksi dini tingkat kebugaran jasmani pegawai serta mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat di lingkungan instansi pemerintah. Pegawai Dinas Perhubungan memiliki karakteristik pekerjaan yang menuntut kondisi fisik prima, sehingga pemeriksaan kebugaran menjadi penting sebagai langkah pencegahan risiko kesehatan akibat aktivitas kerja.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pengisian formulir skrining Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) sebagai alat skrining awal untuk menilai kelayakan peserta mengikuti aktivitas fisik. Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan peserta dalam batas aman, serta pembagian nomor dada sebagai bagian dari penataan teknis kegiatan. Sebelum uji kebugaran dilaksanakan, peserta mendapatkan pengarahan mengenai prinsip aktivitas fisik yang aman dan manfaat kebugaran jasmani dari narasumber Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Peserta kemudian melakukan peregangan dan pemanasan secara terpimpin guna meminimalkan risiko cedera selama kegiatan berlangsung.

Uji kebugaran dilaksanakan melalui aktivitas jalan cepat atau lari dengan jarak tempuh 1,6 kilometer, yang merupakan salah satu metode standar dalam penilaian kebugaran jasmani. Seluruh tahapan kegiatan dipantau langsung oleh petugas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan. Sebanyak 56 karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tercatat mengikuti kegiatan hingga selesai dengan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai memperoleh gambaran kondisi kebugaran masing-masing sebagai dasar untuk meningkatkan aktivitas fisik secara mandiri dan berkelanjutan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendorong agar kegiatan pemeriksaan kebugaran karyawan dapat diagendakan secara rutin minimal setiap enam bulan sekali sebagai bagian dari program pembinaan kesehatan kerja. Langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesehatan, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.(MI)

Kutoarjo, Rabu 10 Desember 2025 — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut berperan dalam Gladi Lapang Gempa Bumi dan Kebakaran Pipa BBM Pertamina yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Purworejo dan kawasan Kali Jali, Kutoarjo. Kegiatan ini digelar oleh BPBD Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pertamina sebagai upaya menguji kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi bencana besar. Gladi lapang diawali Apel Persiapan yang dipimpin Kalak BPBD Purworejo, Wasit Diono, S.Sos. Setelah itu, sesi briefing teknis oleh perwakilan Kodim Purworejo mengarahkan penempatan personel pada klaster masing-masing. Skenario bencana kemudian dipaparkan, menggambarkan terjadinya gempa bumi yang memicu kebocoran hingga kebakaran pipa Pertamina di sekitar Kali Jali.

Tim gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga penanggulangan bencana, tenaga kesehatan, serta relawan bergerak melakukan serangkaian langkah penanganan. Proses simulasi mencakup evakuasi korban luka, korban meninggal, hingga warga terdampak yang membutuhkan penanganan cepat. Dinkesda Purworejo melalui tim kesehatan lapangan mendukung layanan kegawatdaruratan, triase, serta pemantauan risiko kesehatan masyarakat. Seluruh rangkaian latihan ditutup dengan tahapan penentuan dan pengakhiran status tanggap darurat, sebagai gambaran alur komando saat menghadapi situasi nyata. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi penting untuk menguji koordinasi antarinstansi, memastikan setiap unsur mampu merespons cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Melalui gladi lapang ini, pemerintah daerah bersama seluruh mitra memperkuat kesiapan dan ketangguhan Kabupaten Purworejo dalam menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan tetap menjadi langkah paling efektif untuk menjaga keselamatan masyarakat.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui kegiatan SPELING (Dokter Spesialis Keliling) yang kembali dijadwalkan berlangsung di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan akses pelayanan lebih dekat dengan dokter spesialis dan lebih cepat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim kesehatan dari RS Panti Waluyo dan Puskesmas Bayan, sehingga ragam layanan yang dibawa dapat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Sebanyak 260 warga telah terdata sebagai sasaran pelayanan dalam kegiatan SPELING kali ini. Kehadiran layanan keliling ini menjadi momentum penting bagi masyarakat, karena menyediakan kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan, konsultasi, dan deteksi dini tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Pendekatan ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif sekaligus memastikan pemerataan layanan kesehatan.

Berbagai layanan akan diberikan secara langsung oleh tim kesehatan, termasuk pemeriksaan CKG dan IVA yang menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit, khususnya kanker serviks. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jiwa, spesialis obsgyn, serta spesialis paru. Kehadiran tenaga spesialis ini memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan penanganan lebih komprehensif tanpa menunggu rujukan ke rumah sakit yang jauh. Kegiatan ini turut dilengkapi dengan pemeriksaan visus dan pembagian kacamata baca gratis sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan penglihatan masyarakat, terutama kelompok usia dewasa dan lanjut usia.

Dinkesda berharap kegiatan SPELING di Desa Pogung Juru Tengah dapat membantu meningkatkan angka deteksi dini berbagai kondisi kesehatan dan mendorong masyarakat lebih aktif memeriksakan diri. Program layanan keliling ini meupakan program gubernur jawa tengah yang terbukti efektif menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan akses, baik karena jarak maupun keterbatasan transportasi. Dengan pelaksanaan yang prioritas dan terukur, SPELING diharapkan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar dan spesialis di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang interaksi antara dokter speialis kesehatan dan masyarakat untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin, serta membangun perilaku hidup sehat. Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan SPELING secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Purworejo.(MI)

Purworejo, Selasa 9 Desember 2025 — Puskesmas Bubutan melaksanakan kegiatan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis sebagai bagian dari upaya penemuan kasus secara dini di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui tim Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, petugas puskesmas bersama tenaga surveilans dan kader kesehatan melakukan skrining gejala, edukasi, serta pengambilan spesimen bagi sasaran berisiko. Pendekatan aktif tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki potensi terpapar TBC dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga tindak lanjut pemeriksaan dan pengobatan dapat segera dilakukan.

Tim P2P Dinkesda meninjau alur kerja ACF di lapangan, mulai dari proses skrining, pencatatan, hingga mekanisme rujukan bagi suspek TBC. Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan sesuai standar program pengendalian TBC serta memperkuat kapasitas petugas dalam menjalankan prosedur penemuan kasus. Melalui kegiatan ACF ini, diharapkan cakupan penemuan kasus di wilayah kerja Puskesmas Bubutan semakin meningkat. Dengan ditemukannya kasus lebih dini, penularan dapat ditekan dan pengobatan dapat diberikan tepat waktu. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung target eliminasi TBC di Kabupaten Purworejo pada tahun 2030.(MI)

Purworejo — Selasa, 09 Desember 2025. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Aula 1 sebagai bagian dari proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jamkesda tahun 2026. Pertemuan ini menghadirkan 30 peserta dari unsur perangkat daerah, kecamatan, dan tim penyusun regulasi.

Kepala Dinas membuka pertemuan dengan penegasan arah kebijakan Jamkesda yang sejalan dengan visi kepala daerah tentang pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Purworejo. Ia menekankan bahwa target kepesertaan JKN tahun 2026 ditetapkan sebesar 98,6 persen dengan tingkat keaktifan 80 persen. Karena Raperbup Jamkesda tengah memasuki tahap harmonisasi, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan substansi regulasi tepat sasaran dan dapat diterapkan.

Pada sesi utama, Purnomo Aji, SH memaparkan isi Raperbup Jamkesda secara rinci. Ia menjelaskan penegasan pasal-pasal yang mengatur penerima manfaat, mekanisme penjaminan, serta penyesuaian terkait kepesertaan PBI, PBPU, dan BP. Salah satu bagian yang dibahas lebih mendalam adalah penentuan kriteria masyarakat tertentu sebagai penerima manfaat, termasuk kebutuhan untuk memperjelas acuan desil 1 sampai 5 sebagai syarat pengajuan. Selain itu, klausul penjaminan bagi korban kecelakaan di wilayah Kabupaten Purworejo juga turut dikaji ulang agar lebih operasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kemudian memberikan arahan terkait proses harmonisasi yang sudah berjalan. Ia mengingatkan bahwa revisi masih dimungkinkan, tetapi perubahan besar perlu dihindari agar tidak mengganggu struktur rancangan yang telah disusun tim teknis. Menurutnya, regulasi harus menjaga efisiensi anggaran sekaligus tetap mampu mendukung target pelayanan kesehatan gratis yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.

Diskusi berlangsung cukup intens. Peserta membahas kebutuhan pembatasan pengajuan PBPU dan BP Pemda dengan bukti status ekonomi berdasarkan desil 1 sampai 5 agar pembiayaan Jamkesda tetap terkendali hingga akhir tahun 2026. Selain itu, peserta juga menegaskan bahwa masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap dapat mengakses pelayanan dasar di Puskesmas untuk rawat jalan maupun kondisi darurat, sementara layanan lanjutan mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku. Koordinasi dengan camat dianggap penting untuk memastikan proses pengajuan kepesertaan tepat sasaran dan tidak menimbulkan lonjakan pengeluaran daerah.

Sebagai tindak lanjut, peserta sepakat untuk menjadwalkan sosialisasi Peraturan Bupati Jamkesda segera setelah regulasi tersebut ditetapkan. Sosialisasi akan melibatkan seluruh camat, perwakilan desa dan kelurahan, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, serta organisasi masyarakat guna memastikan implementasi berjalan seragam dan efektif. Rapat ditutup dengan harapan bahwa penyempurnaan Raperbup dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat tata kelola penjaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta menghadirkan layanan kesehatan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Kulonprogo, Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu digelar pada Senin, 8 Desember 2025 di Hotel Ibis YIA Kulonprogo sebagai upaya meningkatkan kesiapan lintas sektor dalam pelaksanaan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Purworejo, Raja Thifal Mazaya Izzati, S.Ikom, yang menekankan pentingnya konsolidasi berjenjang antara kabupaten, kecamatan, dan desa agar implementasi Posyandu 6 Bidang SPM berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Dalam arahannya, Ketua Tim Pembina Posyandu menyampaikan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM membutuhkan kesiapan regulasi, kapasitas kader, dan koordinasi lintas OPD. Beliau mengingatkan bahwa keberhasilan tidak bisa hanya mengandalkan dokumen perencanaan, tetapi harus dibangun melalui komitmen dan pembinaan yang konsisten. Sesi panel menghadirkan empat narasumber yang memberikan paparan dari sisi kebijakan, strategi, hingga praktik baik dari daerah lain. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Purworejo memaparkan arah kebijakan pelaksanaan Posyandu 6 SPM sebagai dasar penyesuaian program daerah. Kepala DP3APMD Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, AP, M.Si, melanjutkan dengan uraian strategi operasional yang menitikberatkan pada penguatan peran kecamatan serta pentingnya pendampingan kepada desa. Setelah itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Surakarta, Purwanti, SKM, M.Kes, memaparkan kebijakan implementasi Posyandu 6 SPM di Kota Surakarta yang sudah berjalan lebih dulu. Beliau menggambarkan bagai

Dalam sesi diskusi, tim dari Kota Surakarta memperlihatkan bagaimana kegiatan Posyandu Plus yang terintegrasi dengan enam bidang SPM telah berjalan dan memberi dampak pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Penyajian ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi Kabupaten Purworejo, terutama terkait penguatan kader, penyesuaian alur layanan, dan penggunaan data untuk pembinaan berkelanjutan. Contoh yang disampaikan Surakarta juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan upaya pembinaan rutin dan standar layanan yang seragam di setiap kelurahan.

Sebagai tindak lanjut, Kabupaten Purworejo akan memulai implementasi Posyandu 6 Bidang SPM melalui tiga desa pilot project, yaitu Desa Golok, Desa Semawung, dan Desa Ketawangrejo. Ketiga desa tersebut akan menjadi lokasi uji coba untuk memastikan kesiapan kader, sistem pelaporan, serta kelengkapan layanan. Pendekatan pilot ini dipilih agar kabupaten dapat mengidentifikasi celah implementasi dan menyempurnakan mekanisme pendampingan sebelum diterapkan secara lebih luas. Pada tahun 2026, Kabupaten Purworejo juga merencanakan pelatihan kader Posyandu 6 Bidang SPM sebagai persiapan agar setiap kecamatan memiliki minimal satu desa atau kelurahan pelaksana. Pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan pemahaman kader terhadap standar layanan, proses pencatatan dan pelaporan, serta tata kelola kegiatan Posyandu yang terintegrasi. Pertemuan Advokasi dan Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan kesehatan masyarakat melalui Posyandu 6 Bidang SPM. Dengan dukungan kebijakan yang jelas, strategi pelaksanaan yang terkoordinasi, dan komitmen pembinaan berjenjang, Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang lebih siap, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi pada Senin, 08 Desember 2025 di halaman kantor. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan diikuti seluruh pegawai dinas serta perwakilan puskesmas. Dalam amanatnya, Kabid Kesmas menyampaikan evaluasi atas capaian program kesehatan menjelang penutup tahun. Seluruh unit diminta memastikan target kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, akurat, dan selaras dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan serta kesiapan penyusunan laporan tahunan.

Kabid Kesmas juga memberikan perhatian khusus pada kewaspadaan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia mengingatkan bahwa pada awal tahun sempat terjadi peningkatan kasus, sehingga jajaran kesehatan perlu memperkuat langkah pencegahan. Upaya seperti edukasi perilaku 3M Plus, pemantauan jentik, dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Apel pagi ini sekaligus menjadi momentum bagi pegawai yang menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat baik dari lingkungan dinas maupun puskesmas. Penyerahan SK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja serta komitmen pegawai dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Dinkesda untuk menjaga kinerja, memperkuat koordinasi program, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular di masyarakat.(MI)

Purworejo, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) digelar pada SABTU, 6 DESEMBER 2025 di Gedung Pertemuan Desa Pituruh. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesadaran warga untuk berperan aktif menjaga kesehatan, bukan hanya mengandalkan layanan kuratif. Acara dibuka dengan senam bersama yang melibatkan warga, perangkat desa, serta tenaga kesehatan. Kegiatan fisik dipilih sebagai cara praktis menunjukkan bahwa perilaku hidup sehat bisa dimulai dari aktivitas sederhana dan rutin. Puskesmas Pituruh dan Puskesmas Karanggetas menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan status gizi membantu warga mengenali risiko kesehatan sejak dini. Pendekatan ini selaras dengan fokus GERMAS yang menekankan deteksi awal dan pencegahan.

Dalam sesi paparan, dr. Nur Salim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menjelaskan integrasi GERMAS dengan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga. Ia menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk kebiasaan sehat, mulai dari konsumsi gizi seimbang hingga pemanfaatan layanan kesehatan secara tepat. Materi inti GERMAS kembali ditekankan, mencakup peningkatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pesan utamanya: masyarakat perlu menjadi subjek utama perubahan, bukan sekadar penerima informasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu aksi berkelanjutan di tingkat desa, termasuk penyediaan ruang gerak sehat, penguatan posyandu, dan pembiasaan pemeriksaan kesehatan rutin. GERMAS bukan agenda seremonial, tetapi praktik keseharian yang memerlukan komitmen bersama pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan keluarga.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada Kamis, 4 Desember  2025, bertempat di Aula 2. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran untuk menyelaraskan arah pembangunan kesehatan dengan visi daerah serta kebijakan perencanaan jangka menengah. Peserta yang hadir terdiri dari para pejabat struktural, koordinator program, perwakilan puskesmas, dan unsur perencanaan daerah.

Sesi pertama dibuka dengan paparan dari Ibu Sudarmi, yang menyoroti evaluasi capaian indikator kesehatan sebagai dasar penetapan fokus RENSTRA. Beliau memaparkan bahwa indikator CKG berada pada posisi keempat tingkat provinsi, sementara indikator TB masih berada pada peringkat keenam dari bawah sehingga memerlukan strategi percepatan penanganan. Di sisi lain, indikator AQI menunjukkan hasil sangat baik dengan capaian peringkat pertama provinsi. Selain itu, Kabupaten Purworejo juga berhasil meraih penghargaan sebagai Juara PKM Bayan, yang menegaskan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam layanan kesehatan.

Dalam paparannya, Ibu Sudarmi menekankan perlunya penyempurnaan tata kelola internal untuk mendukung pelaksanaan program lima tahun ke depan. Beberapa hal yang disampaikan antara lain penataan kebijakan remunerasi agar lebih mendukung operasional, penyesuaian struktur organisasi puskesmas berbasis klaster layanan, serta penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah. Beliau turut menyoroti perbaikan mekanisme pengadaan dan rekrutmen dalam skema BLUD agar sesuai aturan serta lebih responsif terhadap kebutuhan layanan. Beliau juga memberikan pengingat tegas terkait batas waktu entri PDN yang harus diselesaikan paling lambat 31 Desember. Apabila hingga batas tersebut data tidak lengkap, KPK dapat mengunduh data langsung dari BigBox, sehingga instansi kehilangan kesempatan untuk melakukan verifikasi. Selain itu, alokasi pemeriksaan HBV DNA yang masih tersedia di akhir tahun diminta segera dimanfaatkan sepenuhnya agar tidak menjadi sisa anggaran.

Memasuki sesi berikutnya, narasumber Ibu Heni menyampaikan penjelasan mengenai kerangka penyusunan RENSTRA perangkat daerah yang harus sejalan dengan RPJMD. Beliau menguraikan bahwa RENSTRA bukan sekadar dokumen perencanaan perangkat daerah, melainkan instrumen yang secara langsung menunjukkan kontribusi sektor kesehatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo. Karena itu, setiap indikator dan target harus disusun secara terukur dan berdasarkan analisis yang valid.

Ibu Heni kemudian menjelaskan visi daerah, yaitu “Purworejo Berseri: Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif.” Dalam paparannya, ia menjelaskan cara pengukuran visi tersebut, mulai dari indeks daya saing daerah hingga penurunan angka kemiskinan dan peningkatan PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Beliau juga menguraikan lima misi pembangunan kabupaten dan menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki peran langsung dalam mendukung misi peningkatan sumber daya manusia serta misi penguatan ketahanan pangan. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah target penurunan prevalensi stunting, terutama kategori pendek dan sangat pendek pada balita. Target ini menjadi indikator prioritas yang harus dijabarkan secara rinci dalam RENSTRA, mengingat kontribusinya terhadap sasaran RPJMD sangat signifikan.

Diskusi yang berlangsung setelah paparan menghasilkan beberapa arah tindak lanjut yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh bidang. Penyusunan dokumen RENSTRA harus mengacu pada Peraturan Bupati, selaras dengan indikator RPJMD, serta didukung data yang lengkap dan akurat. Entri PDN menjadi prioritas mendesak menjelang akhir tahun agar tidak terjadi pengambilan data otomatis yang dapat menimbulkan risiko kesalahan. Selain itu, strategi penyerapan anggaran pemeriksaan HBV DNA dan penataan struktur puskesmas menjadi dua hal yang harus segera dirumuskan secara lebih operasional. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk memperkuat arah pembangunan kesehatan selama periode 2025–2029. Dengan penyelarasan kebijakan, penguatan data, dan perbaikan tata kelola, diharapkan dokumen RENSTRA yang disusun dapat menjadi panduan kerja yang efektif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.(MI)