Purworejo, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan akreditasi oleh Lembaga Penyelenggara Akreditasi Komite Akreditasi Kesehatan Pratama (LPA KAKP) pada 22–23 Desember 2025. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium kesehatan secara berkesinambungan serta komitmen dalam menjamin kualitas, keandalan, dan keselamatan pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan akreditasi dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Sudarmi, MM, yang dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat datang kepada Tim Surveyor Akreditasi LPA KAKP. Kepala Dinas menegaskan bahwa akreditasi bukan sekadar pemenuhan persyaratan administratif, tetapi menjadi instrumen penting untuk memastikan seluruh proses pelayanan laboratorium berjalan sesuai standar mutu dan keselamatan yang ditetapkan. Akreditasi ini kami maknai sebagai proses evaluasi dan pembelajaran bersama untuk memperkuat sistem pelayanan laboratorium, meningkatkan profesionalisme SDM, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan daerah, ujar dr. Sudarmi, MM.

Pelaksanaan akreditasi menghadirkan Tim Surveyor LPA KAKP, yaitu Dr. dr. Diana Aulia, Sp.PK(K) dan Drs. Agus Tri Cahyono, Apt., M.Si, yang melakukan penilaian secara komprehensif terhadap berbagai aspek layanan UPT Labkesda. Penilaian meliputi sistem manajemen mutu, kompetensi sumber daya manusia, kelengkapan dan kelayakan sarana prasarana, penerapan standar operasional prosedur, serta kepatuhan terhadap regulasi dan standar pelayanan laboratorium kesehatan. Selama proses akreditasi, seluruh jajaran UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terlibat aktif dalam penyediaan data, dokumen, serta penjelasan teknis yang dibutuhkan oleh tim surveyor. Keterlibatan aktif ini mencerminkan kesiapan organisasi dan komitmen bersama dalam mewujudkan pelayanan laboratorium yang bermutu dan berorientasi pada keselamatan pasien. Melalui kegiatan akreditasi ini, diharapkan UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dapat terus meningkatkan kualitas layanan, memperkuat peran strategis laboratorium dalam mendukung program kesehatan daerah, serta memberikan pelayanan laboratorium yang profesional, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan pertemuan apoteker pada 22–23 Desember 2025 dalam rangka evaluasi ketersediaan obat tingkat kabupaten melalui pelaporan obat puskesmas serta evaluasi pelaksanaan pelaporan menggunakan aplikasi SIMO Versi 2. Kegiatan ini dibuka dengan sambutan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK) Dinkesda Purworejo. Dalam sambutannya, Kepala Bidang Yankes SDK menegaskan bahwa pelaporan obat puskesmas merupakan komponen kunci dalam memastikan ketersediaan obat di tingkat kabupaten serta mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berbasis data. Pertemuan ini difokuskan pada pembahasan data laporan obat puskesmas sebagai dasar pemantauan ketersediaan, kecukupan, dan potensi kekosongan obat di Kabupaten Purworejo. Data pelaporan tersebut menjadi rujukan penting dalam perencanaan, distribusi, dan pengendalian obat agar pelayanan kesehatan di puskesmas tetap berjalan optimal.

Selain itu, dilakukan evaluasi terhadap implementasi SIMO V2 yang mencakup ketepatan waktu pelaporan, kelengkapan data, serta kesesuaian input dengan kondisi riil di lapangan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala teknis maupun operasional yang masih dihadapi dalam pelaksanaan pelaporan obat.

Melalui forum diskusi bersama apoteker puskesmas, Dinas Kesehatan mendorong penyamaan pemahaman mengenai standar pelaporan obat serta optimalisasi pemanfaatan SIMO V2 sebagai sistem monitoring ketersediaan obat yang terintegrasi dan akuntabel. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap hasil pertemuan ini dapat meningkatkan kualitas dan konsistensi pelaporan obat puskesmas, sehingga mendukung pengelolaan obat yang lebih efektif dan berkelanjutan di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Upacara Peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 di halaman kantor Dinkesda. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menegaskan peran strategis perempuan dalam pembangunan bangsa, khususnya di bidang kesehatan. Peringatan Hari Ibu Tahun 2025 mengusung tema Perempuan Berdaya dan Berkarya, Menuju Indonesia Emas 2045. Tema ini menekankan bahwa perempuan tidak hanya berperan dalam lingkup keluarga, tetapi juga berkontribusi aktif dalam pembangunan nasional melalui berbagai peran dan karya nyata.

Dalam amanat upacara disampaikan bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki posisi penting dalam pembangunan kesehatan. Ibu berperan dalam pemenuhan gizi keluarga, pencegahan penyakit, pengasuhan anak, serta pembentukan perilaku hidup bersih dan sehat sejak dini. Perempuan yang sehat dan berdaya akan melahirkan keluarga yang kuat dan generasi yang berkualitas.

Sejalan dengan tema Hari Ibu 2025, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, terutama layanan Kesehatan Ibu dan Anak, serta menghadirkan pelayanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan perempuan di setiap fase kehidupan. Melalui peringatan Hari Ibu ke-97 Tahun 2025 ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat dukungan terhadap peran perempuan agar mampu berdaya dan berkarya, sehingga turut mewujudkan masyarakat sehat dan mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan kegiatan SPELING (Spesialis Keliling) sebagai bagian dari Program Gubernur Jawa Tengah pada Kamis, 18 Desember 2025 di Desa Somorejo, Kecamatan Bagelen. Kegiatan ini bertujuan memperluas akses layanan kesehatan spesialistik bagi masyarakat hingga tingkat desa. Pelaksanaan SPELING di Kabupaten Purworejo merupakan bentuk sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Purworejo, dan fasilitas pelayanan kesehatan. Dalam kegiatan ini, RS Aisyiyah Purworejo dan Puskesmas Dadirejo ditunjuk sebagai fasilitas kesehatan pelaksana layanan.

Dinkesda Kabupaten Purworejo berperan dalam koordinasi, fasilitasi, serta penguatan integrasi layanan, agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara komprehensif dan sesuai standar pelayanan kesehatan. Kehadiran layanan spesialis di tingkat desa diharapkan mampu meningkatkan deteksi dini penyakit dan menekan keterlambatan penanganan kasus. Kegiatan SPELING dibuka dengan sambutan Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang mewakili Dinkesda, dilanjutkan sambutan Camat Bagelen dan Direktur Utama RS Aisyiyah Purworejo. Para pemangku kepentingan menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendukung keberhasilan program kesehatan provinsi di daerah.

Jenis layanan kesehatan yang disediakan dalam kegiatan SPELING meliputi:

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Peran Pemuka Agama dalam Pencegahan Gangguan Jiwa dan Pendampingan Spiritual pada Rabu, 17 November 2025 bertempat di Aula 2A Dinas Kesehatan Purworejo. Kegiatan ini melibatkan lintas organisasi keagamaan dan sosial, meliputi Ketua PCNU Kabupaten Purworejo, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah Kabupaten Purworejo, Paguyuban Kerukunan Umat Beragama (PKUB) kecamatan se-Kabupaten Purworejo, serta YAKKUM. Kehadiran para pemuka agama dan mitra sosial menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam isu kesehatan jiwa. Pertemuan menghadirkan dua narasumber, yaitu KH Khabib Sholeh dan dr. Nur Salim, yang menekankan peran strategis tokoh agama dalam membangun pemahaman masyarakat terkait kesehatan jiwa. Pemuka agama dinilai memiliki kedekatan sosial dan otoritas moral yang kuat untuk mendorong pencegahan gangguan jiwa sejak dini serta mengurangi stigma terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

Kabupaten Purworejo tercatat sebagai salah satu daerah dengan jumlah ODGJ yang relatif tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kondisi ini menuntut pendekatan yang tidak hanya medis, tetapi juga sosial dan spiritual. Melalui forum ini, peserta membahas upaya pencegahan dan penanggulangan ODGJ berbasis komunitas, termasuk pendampingan spiritual yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan. YAKKUM dalam kesempatan tersebut menyampaikan perannya sebagai mitra pendamping dengan 3 kecamatan binaan, yaitu Kecamatan Gebang, Purworejo, dan Banyuurip, serta 9 desa binaan. Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian masalah kesehatan jiwa di tingkat akar rumput. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap pemuka agama dapat berperan aktif dalam edukasi, pendampingan, serta membangun narasi keagamaan yang inklusif, sehingga tidak terjadi stigma dan diskriminasi terhadap ODGJ di masyarakat.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menggelar pertemuan sosialisasi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang disetahunkan pada Selasa, 16 Desember 2025, bertempat di RM Satria Bogowonto Pangenrejo. Pertemuan ini diselenggarakan sebagai upaya Dinkesda untuk menyamakan pemahaman dan meningkatkan ketertiban pengelolaan pajak penghasilan ASN, khususnya terkait mekanisme PPh 21 yang disetahunkan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan diikuti oleh seluruh Puskesmas se-Kabupaten Purworejo dan menghadirkan KPP Pratama Cabang Kebumen sebagai narasumber teknis perpajakan. Dalam sosialisasi tersebut ditegaskan bahwa bendahara Puskesmas wajib membuat bukti potong dan menyampaikan laporan PPh 21 setiap bulan untuk periode JANUARI–NOVEMBER. Sementara itu, periode DESEMBER wajib dilakukan perhitungan PPh 21 secara disetahunkan, termasuk dalam pembuatan bukti potong pajaknya. Seluruh ASN, baik PNS, PPPK, maupun pegawai dengan status lainnya yang memiliki NPWP, diwajibkan mengaktifkan akun Coretax masing-masing. Melalui akun Coretax yang aktif, bukti potong A2 dapat diakses secara mandiri oleh PNS dan PPPK. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan Pribadi Tahun 2025 wajib dilakukan menggunakan akun Coretax pribadi setiap ASN.

Dinkesda juga menekankan bahwa Kertas Kerja TPP BULAN NOVEMBER yang dibayarkan pada BULAN DESEMBER harus sudah memperhitungkan PPh 21 yang disetahunkan, sehingga setelah pencairan TPP tidak terjadi kekurangan pajak akibat kesalahan perhitungan di akhir tahun.Apabila terdapat kendala teknis dalam perhitungan PPh 21 yang disetahunkan, bendahara dan pengelola keuangan diimbau untuk berkoordinasi langsung dengan Account Representative (AR) masing-masing di KPP Pratama. Melalui pertemuan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo berharap seluruh Puskesmas dapat melaksanakan pengelolaan PPh 21 secara akurat, tertib administrasi, dan sesuai ketentuan perpajakan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan keuangan maupun kepatuhan pajak di kemudian hari.(MI)

Dinkesda Kabupaten Purworejo gelar pertemuan tindak lanjut skrining kesehatan jiwa dalam Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dilaksanakan pada Selasa, 16 Desember 2025 bertempat di Kedai Makan Satu-Satu, Jl. Ir. Juanda, Mranti, Purworejo. Kegiatan ini bertujuan untuk menyamakan pemahaman serta menyusun langkah tindak lanjut hasil skrining depresi dan kecemasan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Kegiatan dibuka dengan sambutan oleh dr. Nur Salim, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Dalam paparannya disampaikan bahwa capaian Cek Kesehatan Gratis, termasuk skrining kesehatan jiwa, menjadi salah satu indikator kinerja Kabupaten Purworejo. Hingga 15 DESEMBER 2025, capaian skrining kesehatan jiwa pada kelompok usia dewasa dan lansia menggunakan kuesioner PHQ-4 mencapai 57,95% dari total pendaftar CKG yang diskrining. Dari hasil tersebut, 0,57% (783 orang) teridentifikasi memiliki gejala depresi dan 0,50% (685 orang) menunjukkan gejala kecemasan. Data ini menegaskan perlunya tindak lanjut berupa pemeriksaan lanjutan dan intervensi dini agar kondisi tersebut tidak berkembang menjadi gangguan kesehatan jiwa.

Materi selanjutnya disampaikan oleh dr. Ika Lestariningsih, Sp.KJ, M.Kes dari RSUD dr. Tjitrowardojo. Disampaikan bahwa satu dari delapan orang dapat mengalami masalah kesehatan mental. Hasil skrining PHQ-4 merupakan alat deteksi dini untuk mengidentifikasi tekanan psikologis dan bukan diagnosis. Skor tinggi pada PHQ-4 berfungsi sebagai penanda awal agar individu segera mendapatkan pertolongan melalui pemeriksaan lanjutan, penegakan diagnosis, dan tata laksana yang tepat.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Kementerian Kesehatan RI, skor ≥3 pada subskor PHQ-2 mengindikasikan kemungkinan depresi, sedangkan skor ≥3 pada subskor GAD-2 menunjukkan kemungkinan kecemasan. Tindak lanjut yang harus dilakukan oleh FKTP meliputi:

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Peningkatan Kapasitas dan Kesiapsiagaan Tim Klaster Kesehatan dalam Menghadapi Krisis Kesehatan Akibat Bencana pada SELASA, 16 DESEMBER 2025, bertempat di Ruang Arahiwang Setda Purworejo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan sistem kesiapsiagaan daerah menghadapi potensi bencana yang berisiko menimbulkan krisis kesehatan. Kabupaten Purworejo memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup beragam, mulai dari banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, hingga potensi gempa bumi dan tsunami akibat pengaruh zona subduksi Indo-Australia dan Eurasia di wilayah pesisir selatan. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) tahun 2021 yang disusun BNPB, Purworejo berada pada kategori risiko multiancaman sedang dengan skor 68,0, namun beberapa jenis bencana seperti banjir memiliki tingkat risiko tinggi. Kondisi ini menuntut kesiapan lintas sektor, khususnya Klaster Kesehatan, dalam me

Pertemuan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, puskesmas, rumah sakit dan klinik, BPBD, Rumkitban DKT, klinik Polres, PMI, serta organisasi profesi dan lembaga kemanusiaan lainnya. Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi antar klaster dan subklaster dalam penanggulangan krisis kesehatan akibat bencana. Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan dalam menghadapi situasi darurat. Selanjutnya, BPBD Kabupaten Purworejo memaparkan mitigasi serta potensi bencana yang ada di wilayah Purworejo sebagai dasar perencanaan kesiapsiagaan. Materi inti disampaikan oleh Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui paparan daring terkait tugas, peran, dan mekanisme koordinasi Klaster Kesehatan dalam penanggulangan krisis kesehatan. Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan penyusunan rencana tindak lanjut sebagai komitmen bersama dalam memperkuat kesiapsiagaan. Melalui pertemuan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berharap terjadi peningkatan kapasitas personel Tim Klaster Kesehatan serta terbangunnya koordinasi yang lebih solid antar instansi dan mitra terkait. Dengan kesiapsiagaan yang lebih baik, diharapkan dampak krisis kesehatan akibat bencana dapat diminimalkan, sekaligus melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melanjutkan Sosialisasi Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) pada Selasa, 16 Desember 2025. Kegiatan hari kedua ini diikuti oleh apoteker puskesmas se-Kabupaten Purworejo dan difokuskan pada penguatan pengelolaan obat program di tingkat fasilitas pelayanan kesehatan primer. Selama ini, pengelolaan obat program terfokus dan dialokasikan di puskesmas sebagai titik layanan utama. Kondisi tersebut menuntut sistem manajemen obat yang mampu menggambarkan kebutuhan secara lebih spesifik dan berbasis masalah kesehatan yang dilayani. Tanpa pemetaan yang jelas, perencanaan dan pemantauan obat program berpotensi belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil di lapangan.

Melalui sosialisasi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menekankan pentingnya mapping obat program berdasarkan kelompok penyakit, seperti obat Tuberkulosis (TBC), hipertensi, diabetes melitus, dan penyakit prioritas lainnya. Pemetaan ini diperlukan agar perencanaan, distribusi, dan pemantauan obat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran sesuai dengan beban kasus dan karakteristik pelayanan di masing-masing puskesmas.

Paparan materi disampaikan oleh Tim SIMO Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dengan penekanan pada pemanfaatan Aplikasi SIMO untuk mendukung pengelompokan obat program tersebut. Aplikasi SIMO dirancang untuk menyajikan data stok, pemakaian, dan kebutuhan obat secara terstruktur, sehingga memudahkan analisis dan pengambilan keputusan dalam manajemen obat. Melalui sosialisasi hari kedua ini, diharapkan apoteker puskesmas memiliki pemahaman yang sama dalam penerapan Aplikasi SIMO sebagai alat bantu pengelolaan obat program. Keseragaman penerapan sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, akurasi data, serta memastikan ketersediaan obat program yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui UPT Laboratorium Kesehatan Daerah melaksanakan kegiatan pengambilan sampel air dan makanan pada sejumlah Sarana Pelayanan Penyediaan Gizi (SPPG) di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 15 Desember 2025. Pengambilan sampel dilakukan sebagai bagian dari proses pemeriksaan laboratorium dalam rangka pemenuhan persyaratan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sampel air dan makanan yang diambil selanjutnya akan diuji untuk mengetahui kualitas serta kesesuaiannya dengan standar kesehatan yang berlaku.

Melalui pemeriksaan ini, Dinkesda Kabupaten Purworejo memastikan bahwa air dan makanan yang diproduksi dan disajikan oleh SPPG memenuhi aspek keamanan, kebersihan, dan kesehatan, sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bentuk pengawasan dan pembinaan berkelanjutan terhadap sarana penyedia pangan, sekaligus upaya pencegahan risiko gangguan kesehatan akibat pangan dan air yang tidak memenuhi syarat higiene sanitasi. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berkomitmen untuk terus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan lingkungan melalui penguatan peran laboratorium kesehatan daerah dalam mendukung terciptanya lingkungan dan pangan yang sehat. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan pemeriksaan rutin sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) pada Senin, 15 Desember 2025 di tempat produksi makanan wilayah Kecamatan Bener. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan keamanan pangan untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai aspek, meliputi kondisi bangunan dan ruang produksi, kebersihan peralatan, penerapan higiene dan sanitasi, alur proses produksi, serta kelengkapan dan kesesuaian dokumen Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, secara umum sarana dan proses produksi telah memenuhi persyaratan PIRT. Namun demikian, tim pemeriksa masih menemukan beberapa catatan perbaikan, khususnya pada aspek sanitasi. IRTP diharapkan dapat menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai untuk mendukung higiene pekerja selama proses produksi.

Selain itu, pada aspek administrasi, dokumen produksi perlu diperbarui dan disesuaikan dengan kondisi terkini, sehingga pencatatan proses produksi dapat terdokumentasi secara lengkap dan mutakhir. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo akan melakukan pembinaan dan pemantauan lanjutan untuk memastikan rekomendasi perbaikan ditindaklanjuti. Melalui pemeriksaan rutin ini, diharapkan pelaku IRTP dapat terus meningkatkan penerapan standar keamanan pangan sehingga produk yang dihasilkan aman, bermutu, dan layak konsumsi.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan pendampingan pemeriksaan ulang kesehatan Calon Jemaah Haji Indonesia (CJHI) pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum menjalankan ibadah haji. Pemeriksaan ulang kesehatan merupakan tahapan wajib dalam proses penilaian istithaah kesehatan haji. Hasil pemeriksaan menjadi dasar input data ke dalam Sistem SISKOHAT Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang selanjutnya digunakan untuk penetapan status istithaah kesehatan haji sesuai ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan di dua fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, yaitu Puskesmas Ngombol dan Puskesmas Banyurip. Tim kesehatan melakukan pemeriksaan sesuai standar pelayanan, meliputi evaluasi kondisi kesehatan umum dan identifikasi faktor risiko yang memerlukan tindak lanjut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, terdapat dua orang CJHI dari wilayah kerja Puskesmas Ngombol yang memerlukan tindak lanjut berupa rujukan ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan penanganan lanjutan. Tindak lanjut ini dilakukan sebagai langkah kehati-hatian agar kondisi kesehatan jemaah dapat ditangani secara optimal sebelum keberangkatan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan bahwa pendampingan pemeriksaan ulang kesehatan CJHI merupakan bagian dari komitmen dalam mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, sehat, dan sesuai standar kesehatan nasional.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Rapat Evaluasi dan Pra Provisional Hand Over (Pra PHO) Paket Pekerjaan Renovasi Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Tahap 3 yang didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Labkesda Kabupaten Purworejo. Rapat dipimpin oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan dihadiri oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Purworejo, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, Konsultan Pengawas PT. Samacon, Penyedia Jasa PT. Karya Putra Pembina, serta Tim Teknis dari DPUPR dan Dinkesda.

Dalam pemaparan konsultan pengawas disampaikan bahwa hingga minggu ke-21 pelaksanaan pekerjaan, progres fisik telah mencapai 96,60 persen, melampaui rencana sebesar 96,15 persen, dengan deviasi positif 0,44 persen. Capaian ini menunjukkan pelaksanaan pekerjaan berjalan sesuai jadwal dan mendekati tahap penyelesaian akhir. Sejumlah pekerjaan utama telah dan sedang diselesaikan, meliputi pekerjaan arsitektural dan utilitas lantai dua, pemasangan peralatan laboratorium, instalasi gas ruang instrumen, pemasangan panel ACP pada kanopi dan totem, hingga penyempurnaan elemen fasad dan halaman. Penyedia jasa berkomitmen menyelesaikan pekerjaan tersisa, termasuk penyempurnaan detail minor dan uji fungsi instalasi, sebelum pelaksanaan PHO.

Tim teknis menekankan pentingnya penyelesaian checklist Pra PHO, kelengkapan administrasi, serta penyempurnaan item pekerjaan yang belum terpasang atau belum diuji fungsi agar proses serah terima dapat berjalan tanpa catatan berarti. Inspektorat Daerah juga mengingatkan agar seluruh aspek administrasi dan kualitas pekerjaan dicermati secara menyeluruh guna meminimalkan potensi permasalahan pada tahap pemeriksaan selanjutnya.

Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan harapan agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan denda serta dapat segera mendukung proses pengurusan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Diketahui, bangunan Labkesda telah menjalani uji hammer test sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan teknis bangunan. Melalui rapat evaluasi dan Pra PHO ini, Dinkesda memastikan kesiapan fisik, administrasi, dan fungsi bangunan Labkesda Tahap 3 agar dapat segera dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung peningkatan layanan laboratorium kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Purworejo. (MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berpartisipasi dalam kegiatan Diseminasi Inovasi Perangkat Daerah dan Koordinasi Penilaian Kinerja Inovasi Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Bapperida Kabupaten Purworejo pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini dilaksanakan secara hybrid dan dipusatkan di Ruang Rapat Bapperida Kabupaten Purworejo. Diseminasi ini menjadi forum strategis bagi perangkat daerah untuk berbagi praktik inovasi, menyamakan persepsi penilaian, serta mendorong penguatan kinerja inovasi daerah. Dalam forum tersebut, Dinkesda Kabupaten Purworejo mendapatkan kesempatan memaparkan Inovasi SIMAESTRO Versi 2, yang sebelumnya meraih Juara 2 Penilaian Inovasi Perangkat Daerah.

Paparan SIMAESTRO Versi 2 menekankan pada upaya integrasi sistem informasi pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas dan pemanfaatan data layanan, serta penyederhanaan proses administrasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Pengembangan versi ini merupakan bentuk keberlanjutan inovasi, agar sistem yang dibangun tidak berhenti pada pemenuhan indikator penilaian, tetapi mampu digunakan secara konsisten dalam mendukung pelayanan dan pengambilan keputusan. Melalui kegiatan Diseminasi Inovasi Perangkat Daerah, Dinkesda Kabupaten Purworejo membagikan pengalaman pengembangan inovasi, mulai dari identifikasi masalah, proses penyempurnaan sistem, hingga pemenuhan data dukung penilaian. Paparan ini diharapkan menjadi referensi dan inspirasi bagi perangkat daerah lain dalam mengembangkan inovasi yang relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Keikutsertaan Dinkesda dalam forum ini menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk menjadikan inovasi sebagai bagian dari budaya kerja perangkat daerah, serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik berbasis data.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan Pertemuan Evaluasi Capaian Indikator Program Intervensi Spesifik Stunting sekaligus Desk Capaian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) Berbasis Pangan Lokal bagi ibu hamil dan balita bermasalah gizi pada Senin, 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh 27 programmer gizi dari 27 puskesmas se-Kabupaten Purworejo sebagai upaya penguatan pemantauan kinerja program percepatan penurunan stunting. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo, dr. Nur Salim, menyampaikan materi evaluasi capaian indikator program intervensi spesifik stunting. Dalam paparannya dijelaskan bahwa terdapat 12 indikator yang harus dipenuhi oleh puskesmas sebagai standar pelaksanaan intervensi spesifik.

Hingga saat ini, puskesmas yang telah memenuhi seluruh 12 indikator baru Puskesmas Bubutan dan Puskesmas Semawung Daleman. Sementara itu, Puskesmas Gebang dan Puskesmas Purworejo baru mencapai delapan indikator sehingga masih diperlukan upaya perbaikan dan percepatan pada indikator yang belum terpenuhi. Selain evaluasi indikator intervensi spesifik stunting, pertemuan ini juga membahas desk data realisasi capaian fisik dan keuangan PMT lokal yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun 2025. Data menunjukkan bahwa realisasi pembekalan PMT lokal telah mencapai 95,02 persen. Namun, untuk capaian realisasi anggaran PMT lokal, Kabupaten Purworejo masih berada pada peringkat kedua terbawah dibandingkan kabupaten/kota lainnya, dengan capaian tertinggi diraih oleh Kabupaten Cilacap. Melalui kegiatan evaluasi ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menekankan pentingnya penguatan peran puskesmas dalam memenuhi seluruh indikator intervensi spesifik stunting serta peningkatan efektivitas. (MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Sosialisasi Aplikasi SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) pada Senin, 15 Desember 2025, bertempat di Aula II Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini diikuti oleh programer Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari tahapan awal penguatan pengelolaan obat program berbasis sistem informasi. Kegiatan dibuka dengan sambutan dan arahan dari Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan (Yankes SDK).

Dalam sambutannya disampaikan bahwa ketersediaan dan pengelolaan obat program membutuhkan dukungan data yang akurat, terintegrasi, dan mudah diakses. Melalui pengembangan Aplikasi SIMO, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo berupaya memastikan seluruh proses manajemen obat, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan, dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel. Ketersediaan dan pengelolaan obat program harus dikendalikan dengan data yang akurat dan mudah diakses. Melalui Aplikasi SIMO, kami ingin memastikan seluruh proses manajemen obat, mulai dari perencanaan, distribusi, hingga pelaporan, berjalan lebih tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, ujar Kepala Bidang Yankes SDK. Ia juga menegaskan bahwa peran programer internal Dinas Kesehatan sangat penting dalam mendukung keberlanjutan pengembangan aplikasi, agar SIMO dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dan kebijakan daerah.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi oleh Tim SIMO Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Materi yang disampaikan meliputi latar belakang pengembangan SIMO, alur manajemen obat program, struktur data, serta rencana implementasi dan pengembangan lanjutan sistem. Aplikasi SIMO dirancang untuk mengintegrasikan data obat program dalam satu sistem terpusat, meningkatkan akurasi perencanaan kebutuhan obat, memantau ketersediaan dan distribusi secara berkelanjutan, serta mendukung pelaporan yang cepat dan tepat. Melalui pertemuan pada hari pertama ini, diharapkan programer Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo memiliki kesamaan pemahaman mengenai tujuan, fungsi, dan arah pengembangan Aplikasi SIMO. Kesamaan pemahaman tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung implementasi SIMO secara optimal, sehingga pengelolaan obat program di Kabupaten Purworejo dapat berjalan lebih efektif dan berbasis data. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Pertemuan Forum Komunikasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Forkom GERMAS) pada Jumat, 12 Desember 2025 bertempat di Aula 2A Dinkesda Purworejo. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengimplementasikan GERMAS sebagai strategi utama promosi kesehatan dan pencegahan penyakit di Kabupaten Purworejo. GERMAS merupakan gerakan nasional yang mendorong masyarakat untuk menerapkan perilaku hidup sehat melalui pendekatan promotif dan preventif. GERMAS tidak hanya berfokus pada pelayanan kesehatan, tetapi menekankan perubahan perilaku, peningkatan kesadaran, serta keterlibatan seluruh sektor agar upaya pencegahan penyakit dapat berjalan berkelanjutan.

Materi dalam pertemuan ini disampaikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Purworejo, Ahmat Jainuddin, S.IP, MM, yang menegaskan bahwa keberhasilan GERMAS sangat bergantung pada sinergi lintas sektor. Setiap perangkat daerah diharapkan mengintegrasikan prinsip GERMAS ke dalam program dan kegiatan masing-masing. Pertemuan Forkom GERMAS dihadiri oleh Bappeda, Disdukcapil, Dinkominfostasandi, Dinsosdaldukkb, Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, Bagian Kesra Setda, OPD terkait lainnya, serta mitra strategis seperti BPJS Kesehatan, Muslimat NU, IBI, Persagi, dan PPNI. Kehadiran berbagai pihak tersebut mencerminkan komitmen bersama untuk membangun budaya hidup sehat di masyarakat.

Salah satu fokus pembahasan adalah peningkatan capaian Cek Kesehatan Gratis sebagai program prioritas nasional yang ditargetkan untuk diperkuat pada tahun ini. Program ini dipandang sebagai langkah konkret deteksi dini dan pencegahan penyakit, sekaligus bentuk perhatian serius Pemerintah Kabupaten Purworejo terhadap kesehatan masyarakat. Melalui pertemuan Forkom GERMAS ini, Pemerintah Kabupaten Purworejo menegaskan komitmen untuk menjadikan upaya promotif dan preventif sebagai fondasi pembangunan kesehatan daerah. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu memperluas implementasi GERMAS hingga ke seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Puskesmas Bayan melaksanakan kegiatan Pemeriksaan Kebugaran Karyawan bagi aparatur Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo pada Jumat, 12 Desember 2025, mulai pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kegiatan ini dilaksanakan di area Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo, Jalan Gajah Mada Nomor 7, Bayan. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya promotif dan preventif dalam pelayanan kesehatan kerja, khususnya untuk mendeteksi dini tingkat kebugaran jasmani pegawai serta mendorong penerapan gaya hidup aktif dan sehat di lingkungan instansi pemerintah. Pegawai Dinas Perhubungan memiliki karakteristik pekerjaan yang menuntut kondisi fisik prima, sehingga pemeriksaan kebugaran menjadi penting sebagai langkah pencegahan risiko kesehatan akibat aktivitas kerja.

Rangkaian kegiatan diawali dengan registrasi peserta, dilanjutkan dengan pengisian formulir skrining Physical Activity Readiness Questionnaire (PAR-Q) sebagai alat skrining awal untuk menilai kelayakan peserta mengikuti aktivitas fisik. Selanjutnya dilakukan pengukuran tekanan darah untuk memastikan kondisi kesehatan peserta dalam batas aman, serta pembagian nomor dada sebagai bagian dari penataan teknis kegiatan. Sebelum uji kebugaran dilaksanakan, peserta mendapatkan pengarahan mengenai prinsip aktivitas fisik yang aman dan manfaat kebugaran jasmani dari narasumber Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Peserta kemudian melakukan peregangan dan pemanasan secara terpimpin guna meminimalkan risiko cedera selama kegiatan berlangsung.

Uji kebugaran dilaksanakan melalui aktivitas jalan cepat atau lari dengan jarak tempuh 1,6 kilometer, yang merupakan salah satu metode standar dalam penilaian kebugaran jasmani. Seluruh tahapan kegiatan dipantau langsung oleh petugas kesehatan untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan. Sebanyak 56 karyawan dan karyawati Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo tercatat mengikuti kegiatan hingga selesai dengan tingkat partisipasi dan antusiasme yang tinggi. Melalui kegiatan ini, diharapkan pegawai memperoleh gambaran kondisi kebugaran masing-masing sebagai dasar untuk meningkatkan aktivitas fisik secara mandiri dan berkelanjutan. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendorong agar kegiatan pemeriksaan kebugaran karyawan dapat diagendakan secara rutin minimal setiap enam bulan sekali sebagai bagian dari program pembinaan kesehatan kerja. Langkah ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kesehatan, produktivitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.(MI)

Kutoarjo, Rabu 10 Desember 2025 — Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo turut berperan dalam Gladi Lapang Gempa Bumi dan Kebakaran Pipa BBM Pertamina yang berlangsung di Pendopo Wakil Bupati Purworejo dan kawasan Kali Jali, Kutoarjo. Kegiatan ini digelar oleh BPBD Kabupaten Purworejo bekerja sama dengan BPBD Provinsi Jawa Tengah dan Pertamina sebagai upaya menguji kesiapsiagaan lintas sektor menghadapi potensi bencana besar. Gladi lapang diawali Apel Persiapan yang dipimpin Kalak BPBD Purworejo, Wasit Diono, S.Sos. Setelah itu, sesi briefing teknis oleh perwakilan Kodim Purworejo mengarahkan penempatan personel pada klaster masing-masing. Skenario bencana kemudian dipaparkan, menggambarkan terjadinya gempa bumi yang memicu kebocoran hingga kebakaran pipa Pertamina di sekitar Kali Jali.

Tim gabungan dari unsur pemerintah daerah, TNI/Polri, lembaga penanggulangan bencana, tenaga kesehatan, serta relawan bergerak melakukan serangkaian langkah penanganan. Proses simulasi mencakup evakuasi korban luka, korban meninggal, hingga warga terdampak yang membutuhkan penanganan cepat. Dinkesda Purworejo melalui tim kesehatan lapangan mendukung layanan kegawatdaruratan, triase, serta pemantauan risiko kesehatan masyarakat. Seluruh rangkaian latihan ditutup dengan tahapan penentuan dan pengakhiran status tanggap darurat, sebagai gambaran alur komando saat menghadapi situasi nyata. Kegiatan ini menjadi sarana evaluasi penting untuk menguji koordinasi antarinstansi, memastikan setiap unsur mampu merespons cepat dan tepat dalam kondisi darurat. Melalui gladi lapang ini, pemerintah daerah bersama seluruh mitra memperkuat kesiapan dan ketangguhan Kabupaten Purworejo dalam menghadapi ancaman bencana. Kesiapsiagaan tetap menjadi langkah paling efektif untuk menjaga keselamatan masyarakat.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo terus memperluas jangkauan pelayanan kesehatan melalui kegiatan SPELING (Dokter Spesialis Keliling) yang kembali dijadwalkan berlangsung di Desa Pogung Juru Tengah, Kecamatan Bayan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya untuk mendekatkan layanan kesehatan berkualitas kepada masyarakat, terutama di wilayah yang membutuhkan akses pelayanan lebih dekat dengan dokter spesialis dan lebih cepat. Pelaksanaan kegiatan melibatkan tim kesehatan dari RS Panti Waluyo dan Puskesmas Bayan, sehingga ragam layanan yang dibawa dapat menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat secara lebih menyeluruh.

Sebanyak 260 warga telah terdata sebagai sasaran pelayanan dalam kegiatan SPELING kali ini. Kehadiran layanan keliling ini menjadi momentum penting bagi masyarakat, karena menyediakan kesempatan untuk memperoleh pemeriksaan, konsultasi, dan deteksi dini tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke fasilitas kesehatan tingkat lanjutan. Pendekatan ini selaras dengan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pelayanan promotif dan preventif sekaligus memastikan pemerataan layanan kesehatan.

Berbagai layanan akan diberikan secara langsung oleh tim kesehatan, termasuk pemeriksaan CKG dan IVA yang menjadi bagian dari upaya deteksi dini penyakit, khususnya kanker serviks. Selain itu, masyarakat juga dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam, spesialis jiwa, spesialis obsgyn, serta spesialis paru. Kehadiran tenaga spesialis ini memberikan kesempatan bagi warga untuk mendapatkan penanganan lebih komprehensif tanpa menunggu rujukan ke rumah sakit yang jauh. Kegiatan ini turut dilengkapi dengan pemeriksaan visus dan pembagian kacamata baca gratis sebagai bentuk dukungan terhadap kesehatan penglihatan masyarakat, terutama kelompok usia dewasa dan lanjut usia.

Dinkesda berharap kegiatan SPELING di Desa Pogung Juru Tengah dapat membantu meningkatkan angka deteksi dini berbagai kondisi kesehatan dan mendorong masyarakat lebih aktif memeriksakan diri. Program layanan keliling ini meupakan program gubernur jawa tengah yang terbukti efektif menjangkau masyarakat yang selama ini menghadapi hambatan akses, baik karena jarak maupun keterbatasan transportasi. Dengan pelaksanaan yang prioritas dan terukur, SPELING diharapkan terus memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dasar dan spesialis di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini sekaligus menjadi ruang interaksi antara dokter speialis kesehatan dan masyarakat untuk memberikan edukasi, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemeriksaan rutin, serta membangun perilaku hidup sehat. Dinas Kesehatan menegaskan komitmennya untuk tetap menghadirkan SPELING secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan kesehatan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Purworejo.(MI)

Purworejo, Selasa 9 Desember 2025 — Puskesmas Bubutan melaksanakan kegiatan Active Case Finding (ACF) Tuberkulosis sebagai bagian dari upaya penemuan kasus secara dini di masyarakat. Pelaksanaan kegiatan ini didampingi oleh Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui tim Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) yang hadir untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan ini, petugas puskesmas bersama tenaga surveilans dan kader kesehatan melakukan skrining gejala, edukasi, serta pengambilan spesimen bagi sasaran berisiko. Pendekatan aktif tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat yang memiliki potensi terpapar TBC dapat teridentifikasi lebih cepat sehingga tindak lanjut pemeriksaan dan pengobatan dapat segera dilakukan.

Tim P2P Dinkesda meninjau alur kerja ACF di lapangan, mulai dari proses skrining, pencatatan, hingga mekanisme rujukan bagi suspek TBC. Pendampingan ini bertujuan memastikan pelaksanaan sesuai standar program pengendalian TBC serta memperkuat kapasitas petugas dalam menjalankan prosedur penemuan kasus. Melalui kegiatan ACF ini, diharapkan cakupan penemuan kasus di wilayah kerja Puskesmas Bubutan semakin meningkat. Dengan ditemukannya kasus lebih dini, penularan dapat ditekan dan pengobatan dapat diberikan tepat waktu. Upaya ini menjadi bagian penting dalam mendukung target eliminasi TBC di Kabupaten Purworejo pada tahun 2030.(MI)

Purworejo — Selasa, 09 Desember 2025. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Aula 1 sebagai bagian dari proses penyempurnaan Rancangan Peraturan Bupati tentang Jamkesda tahun 2026. Pertemuan ini menghadirkan 30 peserta dari unsur perangkat daerah, kecamatan, dan tim penyusun regulasi.

Kepala Dinas membuka pertemuan dengan penegasan arah kebijakan Jamkesda yang sejalan dengan visi kepala daerah tentang pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Purworejo. Ia menekankan bahwa target kepesertaan JKN tahun 2026 ditetapkan sebesar 98,6 persen dengan tingkat keaktifan 80 persen. Karena Raperbup Jamkesda tengah memasuki tahap harmonisasi, masukan dari seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk memastikan substansi regulasi tepat sasaran dan dapat diterapkan.

Pada sesi utama, Purnomo Aji, SH memaparkan isi Raperbup Jamkesda secara rinci. Ia menjelaskan penegasan pasal-pasal yang mengatur penerima manfaat, mekanisme penjaminan, serta penyesuaian terkait kepesertaan PBI, PBPU, dan BP. Salah satu bagian yang dibahas lebih mendalam adalah penentuan kriteria masyarakat tertentu sebagai penerima manfaat, termasuk kebutuhan untuk memperjelas acuan desil 1 sampai 5 sebagai syarat pengajuan. Selain itu, klausul penjaminan bagi korban kecelakaan di wilayah Kabupaten Purworejo juga turut dikaji ulang agar lebih operasional.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kemudian memberikan arahan terkait proses harmonisasi yang sudah berjalan. Ia mengingatkan bahwa revisi masih dimungkinkan, tetapi perubahan besar perlu dihindari agar tidak mengganggu struktur rancangan yang telah disusun tim teknis. Menurutnya, regulasi harus menjaga efisiensi anggaran sekaligus tetap mampu mendukung target pelayanan kesehatan gratis yang ditetapkan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo.

Diskusi berlangsung cukup intens. Peserta membahas kebutuhan pembatasan pengajuan PBPU dan BP Pemda dengan bukti status ekonomi berdasarkan desil 1 sampai 5 agar pembiayaan Jamkesda tetap terkendali hingga akhir tahun 2026. Selain itu, peserta juga menegaskan bahwa masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan tetap dapat mengakses pelayanan dasar di Puskesmas untuk rawat jalan maupun kondisi darurat, sementara layanan lanjutan mengikuti ketentuan pembiayaan yang berlaku. Koordinasi dengan camat dianggap penting untuk memastikan proses pengajuan kepesertaan tepat sasaran dan tidak menimbulkan lonjakan pengeluaran daerah.

Sebagai tindak lanjut, peserta sepakat untuk menjadwalkan sosialisasi Peraturan Bupati Jamkesda segera setelah regulasi tersebut ditetapkan. Sosialisasi akan melibatkan seluruh camat, perwakilan desa dan kelurahan, pimpinan rumah sakit, kepala puskesmas, serta organisasi masyarakat guna memastikan implementasi berjalan seragam dan efektif. Rapat ditutup dengan harapan bahwa penyempurnaan Raperbup dan koordinasi lintas sektor dapat memperkuat tata kelola penjaminan kesehatan daerah, meningkatkan keaktifan peserta JKN, serta menghadirkan layanan kesehatan yang lebih adil dan tepat sasaran bagi seluruh masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Kulonprogo, Pertemuan Advokasi dan Koordinasi Kelompok Kerja Operasional (Pokjanal) Posyandu digelar pada Senin, 8 Desember 2025 di Hotel Ibis YIA Kulonprogo sebagai upaya meningkatkan kesiapan lintas sektor dalam pelaksanaan Posyandu 6 Bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Purworejo, Raja Thifal Mazaya Izzati, S.Ikom, yang menekankan pentingnya konsolidasi berjenjang antara kabupaten, kecamatan, dan desa agar implementasi Posyandu 6 Bidang SPM berjalan efektif dan sesuai tujuan.

Dalam arahannya, Ketua Tim Pembina Posyandu menyampaikan bahwa pelaksanaan Posyandu 6 Bidang SPM membutuhkan kesiapan regulasi, kapasitas kader, dan koordinasi lintas OPD. Beliau mengingatkan bahwa keberhasilan tidak bisa hanya mengandalkan dokumen perencanaan, tetapi harus dibangun melalui komitmen dan pembinaan yang konsisten. Sesi panel menghadirkan empat narasumber yang memberikan paparan dari sisi kebijakan, strategi, hingga praktik baik dari daerah lain. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Purworejo memaparkan arah kebijakan pelaksanaan Posyandu 6 SPM sebagai dasar penyesuaian program daerah. Kepala DP3APMD Kabupaten Purworejo, Laksana Sakti, AP, M.Si, melanjutkan dengan uraian strategi operasional yang menitikberatkan pada penguatan peran kecamatan serta pentingnya pendampingan kepada desa. Setelah itu, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Surakarta, Purwanti, SKM, M.Kes, memaparkan kebijakan implementasi Posyandu 6 SPM di Kota Surakarta yang sudah berjalan lebih dulu. Beliau menggambarkan bagai

Dalam sesi diskusi, tim dari Kota Surakarta memperlihatkan bagaimana kegiatan Posyandu Plus yang terintegrasi dengan enam bidang SPM telah berjalan dan memberi dampak pada peningkatan layanan dasar masyarakat. Penyajian ini menjadi bahan pembelajaran penting bagi Kabupaten Purworejo, terutama terkait penguatan kader, penyesuaian alur layanan, dan penggunaan data untuk pembinaan berkelanjutan. Contoh yang disampaikan Surakarta juga memperlihatkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tidak terjadi secara otomatis, tetapi memerlukan upaya pembinaan rutin dan standar layanan yang seragam di setiap kelurahan.

Sebagai tindak lanjut, Kabupaten Purworejo akan memulai implementasi Posyandu 6 Bidang SPM melalui tiga desa pilot project, yaitu Desa Golok, Desa Semawung, dan Desa Ketawangrejo. Ketiga desa tersebut akan menjadi lokasi uji coba untuk memastikan kesiapan kader, sistem pelaporan, serta kelengkapan layanan. Pendekatan pilot ini dipilih agar kabupaten dapat mengidentifikasi celah implementasi dan menyempurnakan mekanisme pendampingan sebelum diterapkan secara lebih luas. Pada tahun 2026, Kabupaten Purworejo juga merencanakan pelatihan kader Posyandu 6 Bidang SPM sebagai persiapan agar setiap kecamatan memiliki minimal satu desa atau kelurahan pelaksana. Pelatihan ini akan difokuskan pada peningkatan pemahaman kader terhadap standar layanan, proses pencatatan dan pelaporan, serta tata kelola kegiatan Posyandu yang terintegrasi. Pertemuan Advokasi dan Koordinasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat arah pembangunan kesehatan masyarakat melalui Posyandu 6 Bidang SPM. Dengan dukungan kebijakan yang jelas, strategi pelaksanaan yang terkoordinasi, dan komitmen pembinaan berjenjang, Kabupaten Purworejo menargetkan pelaksanaan Posyandu 6 SPM yang lebih siap, merata, dan berkelanjutan di seluruh wilayah.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melaksanakan apel pagi pada Senin, 08 Desember 2025 di halaman kantor. Kegiatan ini dipimpin oleh Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan diikuti seluruh pegawai dinas serta perwakilan puskesmas. Dalam amanatnya, Kabid Kesmas menyampaikan evaluasi atas capaian program kesehatan menjelang penutup tahun. Seluruh unit diminta memastikan target kegiatan dapat diselesaikan tepat waktu, akurat, dan selaras dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Langkah ini penting untuk menjaga konsistensi mutu pelayanan serta kesiapan penyusunan laporan tahunan.

Kabid Kesmas juga memberikan perhatian khusus pada kewaspadaan kasus Demam Berdarah Dengue (DBD). Ia mengingatkan bahwa pada awal tahun sempat terjadi peningkatan kasus, sehingga jajaran kesehatan perlu memperkuat langkah pencegahan. Upaya seperti edukasi perilaku 3M Plus, pemantauan jentik, dan peningkatan koordinasi lintas sektor menjadi langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.

Apel pagi ini sekaligus menjadi momentum bagi pegawai yang menerima Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat baik dari lingkungan dinas maupun puskesmas. Penyerahan SK diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja serta komitmen pegawai dalam mendukung peningkatan layanan kesehatan di Kabupaten Purworejo. Kegiatan berlangsung tertib dan menjadi pengingat bagi seluruh jajaran Dinkesda untuk menjaga kinerja, memperkuat koordinasi program, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyakit menular di masyarakat.(MI)

Purworejo, Sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) digelar pada SABTU, 6 DESEMBER 2025 di Gedung Pertemuan Desa Pituruh. Kegiatan ini menjadi upaya memperkuat kesadaran warga untuk berperan aktif menjaga kesehatan, bukan hanya mengandalkan layanan kuratif. Acara dibuka dengan senam bersama yang melibatkan warga, perangkat desa, serta tenaga kesehatan. Kegiatan fisik dipilih sebagai cara praktis menunjukkan bahwa perilaku hidup sehat bisa dimulai dari aktivitas sederhana dan rutin. Puskesmas Pituruh dan Puskesmas Karanggetas menyediakan layanan cek kesehatan gratis. Pemeriksaan tekanan darah, gula darah, dan status gizi membantu warga mengenali risiko kesehatan sejak dini. Pendekatan ini selaras dengan fokus GERMAS yang menekankan deteksi awal dan pencegahan.

Dalam sesi paparan, dr. Nur Salim dari Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menjelaskan integrasi GERMAS dengan Program Pelayanan Kesehatan Keluarga. Ia menegaskan pentingnya peran keluarga sebagai lingkungan pertama dalam membentuk kebiasaan sehat, mulai dari konsumsi gizi seimbang hingga pemanfaatan layanan kesehatan secara tepat. Materi inti GERMAS kembali ditekankan, mencakup peningkatan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, serta pemeriksaan kesehatan berkala. Pesan utamanya: masyarakat perlu menjadi subjek utama perubahan, bukan sekadar penerima informasi. Kegiatan ini diharapkan menjadi pemicu aksi berkelanjutan di tingkat desa, termasuk penyediaan ruang gerak sehat, penguatan posyandu, dan pembiasaan pemeriksaan kesehatan rutin. GERMAS bukan agenda seremonial, tetapi praktik keseharian yang memerlukan komitmen bersama pemerintah desa, tenaga kesehatan, dan keluarga.(MI)

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan Sosialisasi Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 pada Kamis, 4 Desember  2025, bertempat di Aula 2. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi seluruh jajaran untuk menyelaraskan arah pembangunan kesehatan dengan visi daerah serta kebijakan perencanaan jangka menengah. Peserta yang hadir terdiri dari para pejabat struktural, koordinator program, perwakilan puskesmas, dan unsur perencanaan daerah.

Sesi pertama dibuka dengan paparan dari Ibu Sudarmi, yang menyoroti evaluasi capaian indikator kesehatan sebagai dasar penetapan fokus RENSTRA. Beliau memaparkan bahwa indikator CKG berada pada posisi keempat tingkat provinsi, sementara indikator TB masih berada pada peringkat keenam dari bawah sehingga memerlukan strategi percepatan penanganan. Di sisi lain, indikator AQI menunjukkan hasil sangat baik dengan capaian peringkat pertama provinsi. Selain itu, Kabupaten Purworejo juga berhasil meraih penghargaan sebagai Juara PKM Bayan, yang menegaskan kualitas pemberdayaan masyarakat dalam layanan kesehatan.

Dalam paparannya, Ibu Sudarmi menekankan perlunya penyempurnaan tata kelola internal untuk mendukung pelaksanaan program lima tahun ke depan. Beberapa hal yang disampaikan antara lain penataan kebijakan remunerasi agar lebih mendukung operasional, penyesuaian struktur organisasi puskesmas berbasis klaster layanan, serta penguatan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah. Beliau turut menyoroti perbaikan mekanisme pengadaan dan rekrutmen dalam skema BLUD agar sesuai aturan serta lebih responsif terhadap kebutuhan layanan. Beliau juga memberikan pengingat tegas terkait batas waktu entri PDN yang harus diselesaikan paling lambat 31 Desember. Apabila hingga batas tersebut data tidak lengkap, KPK dapat mengunduh data langsung dari BigBox, sehingga instansi kehilangan kesempatan untuk melakukan verifikasi. Selain itu, alokasi pemeriksaan HBV DNA yang masih tersedia di akhir tahun diminta segera dimanfaatkan sepenuhnya agar tidak menjadi sisa anggaran.

Memasuki sesi berikutnya, narasumber Ibu Heni menyampaikan penjelasan mengenai kerangka penyusunan RENSTRA perangkat daerah yang harus sejalan dengan RPJMD. Beliau menguraikan bahwa RENSTRA bukan sekadar dokumen perencanaan perangkat daerah, melainkan instrumen yang secara langsung menunjukkan kontribusi sektor kesehatan terhadap pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Purworejo. Karena itu, setiap indikator dan target harus disusun secara terukur dan berdasarkan analisis yang valid.

Ibu Heni kemudian menjelaskan visi daerah, yaitu “Purworejo Berseri: Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif.” Dalam paparannya, ia menjelaskan cara pengukuran visi tersebut, mulai dari indeks daya saing daerah hingga penurunan angka kemiskinan dan peningkatan PDRB per kapita sebagai indikator kesejahteraan. Beliau juga menguraikan lima misi pembangunan kabupaten dan menegaskan bahwa sektor kesehatan memiliki peran langsung dalam mendukung misi peningkatan sumber daya manusia serta misi penguatan ketahanan pangan. Salah satu fokus utama yang ditekankan adalah target penurunan prevalensi stunting, terutama kategori pendek dan sangat pendek pada balita. Target ini menjadi indikator prioritas yang harus dijabarkan secara rinci dalam RENSTRA, mengingat kontribusinya terhadap sasaran RPJMD sangat signifikan.

Diskusi yang berlangsung setelah paparan menghasilkan beberapa arah tindak lanjut yang perlu segera ditindaklanjuti oleh seluruh bidang. Penyusunan dokumen RENSTRA harus mengacu pada Peraturan Bupati, selaras dengan indikator RPJMD, serta didukung data yang lengkap dan akurat. Entri PDN menjadi prioritas mendesak menjelang akhir tahun agar tidak terjadi pengambilan data otomatis yang dapat menimbulkan risiko kesalahan. Selain itu, strategi penyerapan anggaran pemeriksaan HBV DNA dan penataan struktur puskesmas menjadi dua hal yang harus segera dirumuskan secara lebih operasional. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo untuk memperkuat arah pembangunan kesehatan selama periode 2025–2029. Dengan penyelarasan kebijakan, penguatan data, dan perbaikan tata kelola, diharapkan dokumen RENSTRA yang disusun dapat menjadi panduan kerja yang efektif, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.(MI)

Purworejo- Selasa, 02 Desember 2025. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Yayasan Mentari Sehat Indonesia (MSI) Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan Validasi Data TBC dan Koordinasi Komunitas–Layanan Kesehatan Tahun 2025, bertempat di Ruang Arahiwang Setda Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini memperkuat penyelarasan data, kolaborasi lintas sektor, dan strategi percepatan eliminasi Tuberkulosis di seluruh fasyankes. Dalam Laporan Penyelenggaraan, Dr. Supriyanto, M.Pd. selaku SR Manager MSI Jawa Tengah memaparkan capaian program, perkembangan kerja komunitas, dan kebutuhan konsolidasi data sebagai dasar perencanaan tahun 2025.

Kegiatan dilanjutkan dengan Sambutan dan Materi Penekanan Capaian Kasus TBC oleh Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Purworejo, Ahmat Jainudin, S.IP., MM. Beliau menekankan pentingnya pelacakan aktif, penguatan jejaring layanan, dan optimalisasi peran komunitas untuk meningkatkan temuan serta keberhasilan pengobatan. Sebagai bentuk apresiasi, panitia memberikan Sertifikat Tiga Fasyankes Terbaik, diserahkan oleh Asisten 1 Setda Purworejo, Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Purworejo, dan SR Manager MSI Jawa Tengah.

Dinas Kesehatan Daerah Purworejo kemudian menyampaikan Analisis Situasi TBC Kabupaten Purworejo, meliputi tren kasus, capaian program, tantangan lapangan, serta rekomendasi penguatan kolaborasi. Pada sesi ini, Dinkesda juga menyerahkan Penghargaan Fasyankes Terbaik sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan mutu layanan TBC. MSI Jawa Tengah turut memberikan pemaparan terkait kendala dan tantangan komunitas tahun 2026, terutama pada pelacakan kasus, pendampingan pasien, serta sinkronisasi data layanan–komunitas. Sesi diskusi dan tanya jawab menghasilkan banyak rekomendasi teknis untuk perbaikan mekanisme koordinasi dan pelaporan. Seluruh masukan akan menjadi dasar tindak lanjut bersama pada 2025–2026. Acara ditutup dengan komitmen memperkuat kolaborasi pemerintah daerah, fasyankes, dan komunitas dalam mendukung percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Purworejo.(MI)

Purworejo — Rabu, 3 Desember 2025. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menerima kunjungan studi komparasi dari Komisi IV DPRD Kabupaten Sukoharjo beserta jajaran Dinas Kesehatan Sukoharjo dan 12 Kepala Puskesmas. Pertemuan berlangsung di Aula 2 Dinkesda dengan fokus pada pertukaran pengalaman penyelenggaraan layanan kesehatan dan pemanfaatan sistem informasi daerah. Kegiatan diawali dengan sambutan dari jajaran Dinkesda Purworejo, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan mengenai kebijakan prioritas kesehatan daerah serta inovasi layanan yang sudah berjalan. Salah satu aspek yang mendapatkan perhatian adalah penerapan SIMO (Sistem Informasi Manajemen Obat) Versi 2 dan SIBIJAK (Sistem Informasi Pembiayaan Jaminan Kesehatan), yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi, ketepatan data, serta transparansi pelayanan.

Dalam sesi diskusi, kedua pihak mengkaji beberapa tema yang menjadi perhatian bersama, antara lain:

PURWOREJO – Jajaran Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI yang diselenggarakan di Alun-Alun Purworejo pada Senin, 1 Desember 2025. Upacara berlangsung khidmat dengan Wakil Bupati Purworejo, Dion Agasi, bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan tahun ini mengusung tema nasional yaitu Bersatu, Berdaulat, Bersama KORPRI, Dalam Mewujudkan Indonesia Maju, yang menekankan pentingnya persatuan ASN, kemandirian birokrasi, serta peran strategis aparatur dalam memperkuat pelayanan publik.

Dalam amanatnya, inspektur upacara menegaskan bahwa HUT ke-54 KORPRI bukan sekadar ritual tahunan, tetapi momentum evaluasi sekaligus dorongan untuk memperkokoh dedikasi ASN dalam menjalankan tugas. Ia mengajak seluruh ASN di Purworejo, termasuk jajaran Dinkesda, untuk memperkuat integritas, etos kerja, dan profesionalitas agar pelayanan publik semakin berkualitas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pesan ini selaras dengan tuntutan birokrasi modern yang menempatkan kinerja, transparansi, dan efisiensi sebagai dasar pengabdian.

Kehadiran pegawai Dinkesda pada upacara ini mencerminkan komitmen untuk terus memperkuat layanan kesehatan daerah. Semangat KORPRI menjadi pengingat bagi ASN kesehatan agar meningkatkan koordinasi, memperbaiki proses kerja, dan beradaptasi dengan perkembangan sistem pelayanan, termasuk transformasi digital dan peningkatan kualitas manajemen data kesehatan. Peringatan ini sekaligus menjadi dorongan bagi Dinkesda untuk mengakselerasi inovasi dan memastikan layanan kesehatan diberikan secara cepat, tepat, dan akuntabel. Melalui partisipasi dalam Upacara Hari KORPRI 2025, Dinkesda menegaskan tekad untuk terus mendukung agenda pembangunan daerah dan memperkuat peran ASN kesehatan sebagai garda penting dalam mewujudkan masyarakat Purworejo yang lebih sehat dan berdaya. Semangat persatuan dan pengabdian yang diusung tema KORPRI ke-54 menjadi landasan bagi Dinkesda untuk melangkah lebih maju dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.(MI)

Purworejo, Kabupaten Purworejo terus memperkuat langkah menuju eliminasi malaria melalui pertemuan Komitmen Bersama Lintas Batas Puskesmas, yang berlangsung di Aula Kecamatan Bener pada Kamis, 27 November 2025. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk menyatukan strategi pengendalian malaria antar-puskesmas dalam wilayah Purworejo serta dengan daerah sekitar, mengingat pola penularan malaria sering melampaui batas administratif. Dalam pengantar acara, disampaikan bahwa eliminasi malaria bukan berarti wilayah benar-benar bebas kasus. Risiko tetap muncul dari kasus impor dan keberadaan vektor penular, sehingga kewaspadaan harus dijaga. Tanpa mekanisme deteksi dini yang kuat, penularan setempat dapat kembali muncul meskipun angka kasus terlihat menurun. Pertemuan lintas batas ini menjadi bagian dari upaya memastikan sistem pengawasan tetap responsif, terkoordinasi, dan adaptif terhadap dinamika mobilitas penduduk.

Purworejo hingga kini masih menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa–Bali yang belum dinyatakan eliminasi malaria. Pada 2023 tercatat 49 kasus indigenous, yang menjadi tantangan terbesar. Sementara itu, 2024 mencatat 11 kasus impor, dan 2025 terdapat 14 kasus impor. Angka ini menunjukkan bahwa ancaman penyebaran kembali tetap ada jika koordinasi lintas wilayah tidak diperkuat. Target pengajuan penilaian eliminasi malaria ke Kementerian Kesehatan RI pada 2026 mensyaratkan pencapaian indikator nasional: Slide Positivity Rate (SPR) < 5%, Annual Parasite Incidence (API) < 1 per 1.000 penduduk, serta tidak ada penularan indigenous selama tiga tahun berturut-turut.

Acara berlangsung dengan sambutan Camat Bener, dilanjutkan arahan dari Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo. Perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Tri Dewi Kristini, SKM, M.Kes (Epid), turut memberikan pengarahan terkait strategi provinsi dalam memperkuat upaya eliminasi. Lima puskesmas lintas batas—Bener, Banyuasin, Dadirejo, Kaligesing, dan Gebang—memaparkan situasi dan tantangan penanganan malaria di wilayah kerja masing-masing. Paparan tersebut menyoroti pentingnya surveilans aktif, investigasi kasus yang cepat, serta komunikasi antarwilayah saat mengelola kasus impor.

Puncak acara ditandai dengan penandatanganan Komitmen Bersama Lintas Batas Malaria, yang menegaskan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung Purworejo menuju kabupaten bebas penularan malaria. Diskusi yang berlangsung setelah penandatanganan mengidentifikasi kebutuhan penguatan jejaring data, peningkatan kapasitas petugas, dan langkah preventif yang bisa diterapkan secara berkelanjutan di puskesmas. Pertemuan ini menunjukkan bahwa Purworejo berada pada jalur yang tepat untuk mencapai eliminasi malaria pada 2026, namun keberhasilan tersebut menuntut kedisiplinan, kolaborasi, dan konsistensi kerja dari seluruh pihak. Melalui komitmen lintas batas yang semakin kuat, Purworejo menegaskan kesiapan untuk memenuhi standar eliminasi dan menciptakan wilayah yang aman dari ancaman penularan malaria.(MI)

Purworejo, Program SPELING (Spesialis Dokter Keliling) kembali dilaksanakan Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo sebagai bagian dari program prioritas Gubernur Jawa Tengah dalam memperluas akses layanan kesehatan spesialistik hingga ke desa. Pada Rabu, 26 November 2025, kegiatan SPELING berlangsung di Desa Pogungrejo, Kecamatan Bayan, dan pada SPELING ini merupakan pelaksanaan ke-15 dari total target 39 desa di Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menargetkan 150 peserta yang telah didata oleh pemerintah desa bersama tim kesehatan Puskesmas Bayan.

Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo hadir melalui Plt. Sekretaris Dinas Kesehatan dr. Budi Susanti, M.Sc yang mewakili dinas dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa kegiatan SPELING ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pelaksanaan di Pogungrejo juga dihadiri oleh Camat Bayan, unsur Forkompimca Kecamatan Bayan, serta Direktur RS Panti Waluyo sebagai fasilitas kesehatan pelaksana. Kehadiran lintas sektor ini memperkuat koordinasi untuk memastikan pelayanan berjalan lancar dan sesuai kebutuhan masyarakat. SPELING di Pogungrejo menyediakan layanan pemeriksaan dari dokter spesialis penyakit dalam, obstetri dan ginekologi, dan kedokteran jiwa. Selain itu, kegiatan ini menghadirkan layanan IVA untuk deteksi dini kanker serviks serta pemeriksaan kesehatan gigi (CKG). Kolaborasi RS Panti Waluyo dengan Puskesmas Bayan memastikan alur pelayanan tertata, mulai dari registrasi peserta, pemeriksaan awal, hingga konsultasi spesialistik. Pelaksanaan SPELING menjadi langkah penting dalam mendekatkan layanan rujuk

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan UMKM pada Rabu, 27 November 2025 di Aula 2A. Kegiatan ini memperkuat pemahaman pelaku usaha mengenai produksi pangan higienis, penggunaan pewarna alami, serta pengendalian mutu bahan baku seperti tepung oman yang selama ini banyak digunakan dalam produk jajanan tradisional. Acara menghadirkan narasumber dari Balai Besar POM, Dinas Kesehatan Daerah, dan Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahyuningsih, Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Semarang. Kolaborasi ini memberi peserta gambaran teknis dan ilmiah yang lebih utuh tentang keamanan pangan.Narasumber dari BBPOM menjelaskan hasil analisis benzopiren, kadar air, dan mutu tepung oman. Paparan ini menantang anggapan bahwa semua bahan baku tradisional otomatis aman. Variasi kualitas tepung yang ditemukan menunjukkan bahwa proses pengolahan dan pengeringan sangat memengaruhi keamanan produk akhir. Dinas Kesehatan Daerah menguraikan langkah produksi pangan yang higienis, mulai dari sanitasi peralatan, pengelolaan bahan baku, hingga standar penyimpanan. Penjelasan ini menyoroti kesalahan umum yang sering terjadi pada UMKM—misalnya penggunaan bahan tanpa pemeriksaan mutu atau kebiasaan kerja yang tidak memenuhi kaidah higienitas.

Prof. Dr. Ir. Sri Budi Wahyuningsih menambahkan sudut pandang akademik mengenai stabilitas pangan, karakteristik pewarna alami, serta faktor kimia dan biologis yang memengaruhi umur simpan produk. Penjelasan beliau menguji kembali asumsi pelaku usaha bahwa pewarna alami selalu stabil atau aman tanpa perlakuan yang tepat.

Sesi praktik semakin memperjelas konsep yang dibahas. Peserta mengikuti simulasi Bahan Tambahan Pangan (BTP) untuk mengenali jenis BTP yang diizinkan, risiko bahan berbahaya, serta praktik pencampuran pewarna alami dalam proses pembuatan dawet. Simulasi ini membantu peserta menyadari bahwa setiap keputusan teknis dalam produksi—sekecil pemilihan warna atau jenis tepung—berdampak langsung pada keamanan konsumen. Pembahasan mengenai produksi dawet higienis menegaskan bahwa risiko kontaminasi tidak hanya terjadi pada makanan berprotein tinggi. Minuman tradisional pun memerlukan proses yang dikendalikan secara ketat, terutama terkait kualitas air, cara pengolahan, dan sanitasi peralatan.Melalui kegiatan ini, Dinkesda menegaskan komitmen untuk mendampingi UMKM agar mampu menghasilkan produk aman, stabil, dan layak bersaing. Pendekatan edukatif dan berbasis bukti ilmiah diharapkan memperkuat praktik produksi yang lebih profesional di tingkat pelaku usaha.(MI)

Purworejo – Sebanyak 133 tenaga honorer yang bertugas di Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo yang tersebar di 27 Puskesmas di Kabupaten Purworejo resmi ditetapkan sebagai PPPK Paruh Waktu Tahun 2025. Mereka merupakan bagian dari total 1220 pegawai yang menerima SK pengangkatan pada kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Penyerahan SK dan pengambilan sumpah janji dipimpin langsung oleh Bupati Purworejo Yuli Hastuti, S.H., pada Rabu, 26 November 2025, bertempat di Lapangan Tenis Indoor Pendopo Kabupaten Purworejo. Acara tersebut turut dihadiri Pj Sekretaris Daerah dr. Tolkha Amaruddin, Sp.THT., M.Kes., Kepala BKPSDM Agung Wibowo, AP., MM, serta jajaran perangkat daerah.

Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa pengangkatan PPPK Paruh Waktu merupakan langkah memperkuat kapasitas aparatur, khususnya pada sektor pelayanan publik. Ia berharap tenaga yang ditempatkan di bidang kesehatan dapat membantu meningkatkan ketepatan, kecepatan, dan kualitas layanan kepada masyarakat. Bupati juga mengingatkan pentingnya integritas dan profesionalitas dalam pelaksanaan tugas. Ia menyampaikan bahwa setiap pegawai perlu menjaga komitmen pelayanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Dengan bertambahnya 133 PPPK Paruh Waktu yang terdiri dari Bidan, pranata laboratorum, operator layanan dan pengelola umum , Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diharapkan semakin siap memperkuat berbagai program dan layanan kesehatan, baik di tingkat dinas maupun puskesmas. Bupati menutup sambutan dengan ajakan untuk memanfaatkan momentum ini sebagai dorongan meningkatkan kinerja dan pengabdian, guna mendukung tercapainya Purworejo Berdaya Saing, Sejahtera, Religius, dan Inovatif. (MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Farmamin menyelenggarakan Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan yang Baik bagi Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT) pada Selasa, 25 November 2025 di Gedung KPPRI Purworejo. Kegiatan ini dihadiri narasumber dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta STIE Rajawali untuk memberikan penguatan terkait keamanan pangan dan standar produksi bagi pelaku IRTP. Pertemuan dibuka dengan pemaparan mengenai pentingnya keamanan pangan sebagai bagian dari perlindungan konsumen. Tim BPOM menjelaskan berbagai regulasi yang menjadi dasar penerapan CPPB-IRT, termasuk persyaratan sanitasi ruang produksi, tata cara pengendalian proses, pemilihan bahan baku yang aman, hingga penerapan label pangan yang sesuai ketentuan. Peserta juga mendapatkan gambaran mengenai temuan yang masih sering muncul saat pemeriksaan sarana IRTP, seperti pengelolaan limbah yang belum sesuai, tidak tersedianya tempat sampah tertutup, kelengkapan dokumen produksi, hingga lingkungan produ

Pada sesi berikutnya narasumber dari STIE Rajawali memberikan penjelasan mengenai risiko kesehatan masyarakat terkait cemaran biologis, kimia, dan fisik yang dapat muncul apabila proses produksi tidak mengikuti prinsip-prinsip CPPB-IRT. Penekanan diberikan pada pentingnya perilaku higienis pelaku usaha, penggunaan perlengkapan kerja yang sesuai, serta pengaturan lingkungan produksi agar bebas dari potensi bahaya. Melalui Bimtek ini, Tim Farmamin Dinas Kesehatan menekankan pentingnya peran IRTP dalam menjaga kualitas pangan yang beredar. Pelaku usaha didorong untuk memanfaatkan format penilaian mandiri CPPB-IRT sebagai alat perbaikan sarana dan proses produksi, sekaligus sebagai persiapan pemenuhan persyaratan sertifikasi produksi pangan. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo dalam meningkatkan keamanan pangan melalui pembinaan, pengawasan, dan pendampingan berkelanjutan, dengan dukungan BPOM dan institusi pendidikan kesehatan.(MI)

Purworejo, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo meraih Pemenang 2 Kategori Perangkat Daerah Non Kecamatan pada Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025. Penghargaan tersebut diberikan dalam rangkaian Forum Komunikasi Riset dan Inovasi (FKRI) yang diselenggarakan pada Selasa, 25 November 2025 di deMaji Eco Park, Kaligesing. Pada kesempatan ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo diwakili oleh Penanggung Jawab Inovasi Dinas Kesehatan Daerah, Andriani Pratiwi, S.Tr.Keb., Bdn, yang menerima langsung penghargaan dari Bapperida Kabupaten Purworejo. Ini adalah tahun ke tiga Dinas Kesehatan Daerah menerima penghargaan secara berturut-turut.

Kompetisi Inovasi Perangkat Daerah menjadi bagian penting dari FKRI karena mendukung penguatan koordinasi dan sinkronisasi riset serta inovasi yang diperlukan untuk menghasilkan kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah. Dalam ajang ini, Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mendapatkan apresiasi melalui inovasi SIMAESTRO (Sistem Informasi Kesehatan Menuju Interoperabilitas SATUSEHAT), sebuah terobosan yang memperkuat transformasi digital di layanan kesehatan Kabupaten Purworejo.

SIMAESTRO dikembangkan untuk menghadirkan alur data pasien yang lebih utuh dan terintegrasi mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, hingga tindak lanjut, sekaligus mempercepat proses rujukan melalui digitalisasi koordinasi antar fasilitas kesehatan. Kehadiran Early Warning System (EWS) juga membantu tenaga kesehatan mendeteksi lebih awal potensi kegawatdaruratan ibu hamil sehingga penanganan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat. Selain itu, data yang dihasilkan dari sistem mampu mendukung analisis situasi kesehatan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang lebih akurat.

Sejak diterapkan di beberapa puskesmas, SIMAESTRO mulai menunjukkan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan, kecepatan akses informasi saat rujukan, penurunan kesalahan input data, serta peningkatan kesiapan data untuk perencanaan program kesehatan. Dinas Kesehatan menegaskan bahwa pengembangan inovasi ini akan terus dilanjutkan melalui kolaborasi lintas sektor sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem inovasi dan peningkatan mutu layanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.(MI)

PURWOREJO – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengikuti Seleksi Presentasi Inovasi Perangkat Daerah Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Bapperida Purworejo pada Senin, 24 November 2025 di Ruang Otonom Setda Kabupaten Purworejo. Dalam kesempatan ini, Dinas Kesehatan memaparkan inovasi SIMAESTRO Versi 2.0: Sistem Informasi Kesehatan Menuju Interoperabilitas SATUSEHAT. Pengembangan SIMAESTRO Versi 2.0 dilakukan untuk menjawab persoalan pelayanan kesehatan yang sebelumnya menghadapi fragmentasi data, pencatatan yang berulang, keterlambatan proses rujukan, serta belum optimalnya deteksi risiko kehamilan. Kondisi tersebut berdampak pada lambatnya respon pelayanan dan meningkatnya risiko keselamatan pasien.Melalui SIMAESTRO Versi 2.0, seluruh proses pelayanan pasien kini terintegrasi dalam satu alur, mulai dari pendaftaran hingga rujukan, dengan data layanan yang terekam otomatis dan langsung tersinkronisasi ke SATUSEHAT. Fasilitas kesehatan tujuan dapat memperoleh informasi medis pasien lebih cepat sehingga penanganan dapat dilakukan tanpa hambatan administrasi.

Pada kesempatan penyampaian inovasi, Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo menegaskan pentingnya percepatan transformasi digital dalam sistem pelayanan kesehatan daerah. SIMAESTRO Versi 2.0 bukan hanya digitalisasi, tetapi perubahan cara kerja untuk kemudahan layananan dan keselamatan pasien. Data harus mengalir cepat dan akurat agar tenaga kesehatan dapat mengambil keputusan tepat tanpa menunda penanganan, ujarnya. Beliau menambahkan bahwa inovasi ini akan terus diperkuat agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat di seluruh wilayah Purworejo.

Fitur Early Warning System (EWS) untuk ibu hamil turut menjadi bagian strategis SIMAESTRO Versi 2.0. Sistem mampu mengidentifikasi risiko lebih dini dan mengirim notifikasi otomatis kepada ibu hamil serta tenaga kesehatan di lapangan agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Selain itu, penerapan pembayaran non tunai melalui QRIS mempermudah transaksi layanan kesehatan pasie umum serta meningkatkan transparansi. Keberadaan dashboard pemantauan memperkuat kesiapan data dalam evaluasi program dan pengambilan kebijakan kesehatan masyarakat di tingkat daerah. Dinas Kesehatan berkomitmen memperluas penerapan SIMAESTRO Versi 2.0 ke seluruh puskesmas agar transformasi digital pelayanan tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghadirkan layanan yang lebih modern, cepat, dan aman bagi masyarakat Kabupaten Purworejo.(MI)

Purwoejo, 21 November 2025- Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo melalui Tim Farmasi dan Makanan mendampingi Balai Besar POM Semarang dalam pelaksanaan pengawasan sarana Toko Obat Berizin (TOB) di wilayah Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan obat yang beredar aman, bermanfaat, dan memenuhi standar regulasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan pada dua sarana yang beroperasi di wilayah Jalan MT Haryono Kutoarjo dan area Pasar Kenteng, Kecamatan Banyuurip. Pemeriksaan di lapangan mencakup:

Purworejo- Rabu, 19 November 2025 – Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Kecamatan Purworejo menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengembangan dan Penguatan Fungsi Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat (TPKJM) di Pringgitan Kecamatan Purworejo. Pertemuan ini menjadi forum penting untuk menyelaraskan langkah lintas sektor dalam meningkatkan pelayanan, penanganan, serta pemantauan kesehatan jiwa di wilayah Kecamatan Purworejo. Kegiatan dibuka dengan penegasan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar instansi agar upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif terkait kesehatan jiwa dapat berjalan lebih terarah. Melalui forum ini, para peserta mengevaluasi berbagai kegiatan yang telah berjalan, sekaligus menelaah tantangan lapangan yang membutuhkan penyelesaian bersama.

Pertemuan juga memfokuskan pembahasan pada penguatan Program Every Life Matters sebagai pendekatan bersama dalam penanganan kesehatan jiwa di masyarakat. Tim TPKJM menerima sosialisasi mendalam mengenai cakupan program, alur kerja, serta peran masing-masing unsur yang terlibat. Pendekatan ini diharapkan memperkuat mekanisme deteksi dini, jejaring rujukan, perlindungan pasien, serta dukungan keluarga dan komunitas. Melalui diskusi lintas sektor, peserta merumuskan strategi dan rencana aksi yang lebih terstruktur untuk penguatan layanan kesehatan jiwa di tingkat kecamatan. Upaya tersebut mencakup peningkatan sistem pendampingan kasus, pelibatan puskesmas dan perangkat desa, serta optimalisasi peran kader kesehatan dalam pemantauan masyarakat berisiko.

Selain itu, rapat merumuskan langkah untuk memperluas promosi dan edukasi kesehatan jiwa. Peningkatan pemahaman publik tentang tanda-tanda gangguan jiwa, pentingnya dukungan keluarga, hingga akses layanan yang tersedia menjadi salah satu prioritas, agar masyarakat lebih sadar dan responsif terhadap isu kesehatan jiwa. Melalui koordinasi ini, diharapkan sinergi antarinstansi semakin kuat dan mampu menghasilkan layanan kesehatan jiwa yang lebih cepat, tepat, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kecamatan Purworejo.(MI)

Purworejo- Rabu, 19 November 2025 Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo bersama Puskesmas Banyuurip melaksanakan kegiatan persiapan pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Kelurahan Borokulon, Kecamatan Banyuurip. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk menyamakan pemahaman lintas sektor mengenai pelaksanaan ILP sebagai upaya penguatan layanan kesehatan masyarakat berbasis keluarga dan komunitas. Kegiatan berlangsung dengan melibatkan perangkat kelurahan, ketua RW dan RT, kader kesehatan, serta tim pelaksana dari puskesmas. Dalam pertemuan ini, tim Puskesmas Banyuurip menjelaskan konsep ILP yang menitikberatkan pada integrasi layanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif melalui jejaring layanan primer yang terstruktur dan berkesinambungan. Paparan tersebut mencakup alur pendataan keluarga, mekanisme pemetaan kondisi kesehatan warga, serta strategi kunjungan rumah untuk keluarga dengan risiko kesehatan yang lebih tinggi.

Diskusi mengalir pada kebutuhan koordinasi antara puskesmas, kelurahan, dan masyarakat. Para peserta membahas kesiapan kader dalam melakukan deteksi dini di lapangan, skema komunikasi risiko, serta langkah tindak lanjut ketika ditemukan kasus yang memerlukan penanganan cepat. Pemerintah Kelurahan Borokulon menyampaikan komitmen untuk mendukung penuh jalannya ILP, termasuk dalam penyediaan dukungan administratif dan pelibatan tokoh masyarakat agar kegiatan lebih efektif. Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Purworejo mengapresiasi peran aktif seluruh pihak dan menegaskan bahwa pelaksanaan ILP membutuhkan kesiapan yang matang di tingkat kelurahan. Dengan sinergi yang kuat, ILP diharapkan mampu menghadirkan layanan kesehatan yang lebih dekat, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat Kelurahan Borokulon.(MI)